‪AIPJ dimulai pada 2011 dan selesai pada tahun 2015.‬

Pada bulan November 2015, AIPJ menyampaikan pencapaian program kepada Pemerintah Indonesia dan menyerahkan sejumlah program yang berkelanjutan kepada Bappenas. Para mitra di Indonesia melihat tercapainya reformasi yang signifikan pada periode ini, dan mengakui kontribusi AIPJ. Program transisi 2016 dibangun berdasarkan suksesnya inisiatif AIPJ, dengan berfokus pada peningkatan arah kebijakan hukum dan keadilan serta akses terhadap keadilan di Indonesia, dengan mempertahankan fokus pada tiga kelompok sasaran: penyandang disabilitas, perempuan miskin, dan anak-anak yang rentan.

Kegiatan terpilih dari program 2011-2015 akan dilanjutkan, dan akan berfokus pada bidang pekerjaan sebagai berikut:
i. Reformasi peradilan
ii. Anti korupsi
iii. Reformasi penjara
iv. Inklusi disabilitas dan jender

Program ini akan terus memberi manfaat bagi penyandang disabilitas, perempuan miskin, dan anak-anak rentan. Dukungan bagi anak-anak rentan tidak akan lagi dilakukan melalui program peradilan anak, bantuan hukum dan program identitas hukum, yang telah selesai, tetapi melalui reformasi penjara. Inisiatif ini adalah wilayah kerja baru bagi AIPJ sehingga akan melibatkan strategi dan mitra baru, serta jejaring yang telah terbentuk sebelumnya di provinsi terpilih.

Program ini akan memastikan bahwa reformasi yang didukung oleh AIPJ di pengadilan dapat berkelanjutan. Ini termasuk proses gugatan sederhana, perampingan manajemen kasus, mediasi dan peningkatan layanan publik. Program ini akan semakin berfokus untuk mendukung reformasi hukum yang berkontribusi terhadap lingkungan bisnis yang sehat dan mengurangi risiko bagi perekonomian.

Kegiatan pencegahan korupsi akan diperluas untuk mencakup semua provinsi dan mencapai satu juta partisipan. Keterlibatan dengan bisnis dalam pencegahan korupsi akan dilakukan untuk meningkatkan kemudahan berbisnis di Indonesia.

AIPJ akan terus bekerja dekat dengan pemerintah provinsi dan mitra di NTB dan Sulawesi Selatan serta Aceh dan Jawa Barat untuk menguji apakah reformasi dapat membantu masyarakat mengatasi masalah keadilan dan mempromosikan toleransi dan aturan hukum.