Alangkah Pentingnya Pengakuan dari Negara

Alangkah Pentingnya Pengakuan dari Negara
Oleh: DENTY PIAWAI NASTITIE

Kompas Cetak, 29 Januari 2015

SELEMBAR surat bisa mengubah hidup menjadi lebih baik. Keyakinan itu mendorong pasangan suami istri Mijan (60) dan Holipah (55) ikut nikah massal. Bersama ribuan pasangan lainnya, pemulung sampah dan barang bekas itu antusias mengikuti resepsi nikah massal. Mereka memburu legitimasi dari negara untuk hak-hak sipil.

Resepsi pernikahan itu berlangsung di gedung Istora Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (28/1). Sebanyak 5.115 pasangan pengantin hadir dalam perhelatan ini. Sejak pukul 09.00, para pengantin sudah berdatangan ke lokasi resepsi dalam balutan pakaian adat 34 provinsi di Indonesia. Anak-anak, orangtua, keluarga, dan kerabat turut mendampingi.

Di antara pasangan pengantin terlihat Holipah dan Mijan mengenakan baju adat Provinsi Riau berwarna hijau. ”Jadi inget waktu dulu menikah. Bedanya dulu menikah di rumah, sekarang di gedung mewah,” kata Mijan, tersenyum semringah.

Holipah dan Mijan sudah 30 tahun berumah tangga. Pasangan yang menikah pada 1984 ini dikaruniai lima anak dan dua cucu. Keterbatasan biaya hidup membuat keempat anak Holipah putus sekolah. Hanya anak bungsunya yang masih mengenyam pendidikan.

Pada 2002, rumah berupa gubuk kayu dan kardus yang mereka tempati di Tanjung Priok, Jakarta Utara, terbakar. Seluruh isi rumah, termasuk dokumen dan identitas, hangus. Padahal, identitas diperlukan untuk mengurus administrasi sekolah anak bungsunya yang sebentar lagi ingin mendaftar ke perguruan tinggi.

”Demi anak dan masa depan yang lebih baik, saya mendaftar acara pernikahan ini,” kata perempuan dengan pendapatan Rp 25.000 per hari itu.

Holipah berharap, surat nikah yang didapatkan setelah menikah bisa dipakai untuk mengurus akta lahir dan surat tanda penduduk anaknya.

”Surat akta lahir itu diperlukan saat anak saya akan kuliah nanti,” ujarnya.

Hal senada diungkapkan pasangan suami-istri Ariyamto (18) dan Nurul Hikmah (17). Warga yang tinggal di Jalan Warung Buncit, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, ini menikah sejak 2013. Mereka dikaruniai seorang anak berusia setahun bernama Siava Askana Saki.

Menurut Ariyamto, nikah massal memberinya harapan untuk hidup lebih baik. ”Ini demi anak saya agar bisa memiliki akta lahir. Semoga hidup kami lebih baik,” kata pria pramu kantor (office boy) itu.

Pasangan Ni Made Sudiyani (25) dan Dewa Gede Ngurah (30) semringah mengikuti pernikahan massal itu. ”Dengan adanya surat nikah, saya berharap anak saya punya akta lahir sehingga bisa sekolah,” ujarnya

Tak sanggup membayar

Pasangan suami istri Supandi Eka Wijaya (25) dan Indri (25) mengatakan, untuk mengurus surat nikah dan berbagai biaya administrasi, mereka dibebani biaya Rp 2 juta. ”Suami saya, yang buruh pabrik, tak sanggup jika harus membayar semahal itu,” kata Indri. Dengan mengikuti nikah massal, pasangan yang menikah pada 2010 itu tidak perlu mengeluarkan biaya sepeser pun untuk mengurus surat nikah.

Dalam resepsi pernikahan massal itu, sejumlah pasangan pengantin diarak di sekitar Istora Senayan menggunakan panser Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Dari atas panser, mereka tersenyum sambil sesekali melambaikan tangan kepada keluarga yang mengantar mereka.

Begitu masuk ke gedung Istora Senayan, pasangan pengantin disambut pementasan musik di atas panggung berukuran 10 meter x 5 meter. Sejumlah penyanyi turut memeriahkan acara, antara lain Chakra Khan dan Nowela ”Indonesian Idol”. Di dalam gedung, panitia membagikan surat nikah.

Resepsi pernikahan massal itu diadakan atas hasil kerja sama Yayasan Pondok Kasih, Harmoni Cinta Indonesia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Dinas Pembinaan Mental TNI AD, dan Global Compact Network. Biaya untuk menyelenggarakan acara ini Rp 1,2 juta per pasangan.

Ketua Yayasan Pondok Kasih Hana A Vandayani mengatakan, pernikahan massal dilakukan bertahap sejak September 2014. ”Puncaknya adalah resepsi pernikahan yang diikuti 5.115 pasang pengantin pada Rabu pagi. Acara serupa pernah diadakan pada 2011 dengan peserta 4.551 pasang pengantin,” ujarnya.

Ketua Panitia Bersama Pernikahan Massal YW Junardy menjelaskan, nikah massal diikuti pasangan pengantin yang berasal dari beragam latar belakang, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Mereka bekerja sebagai pemulung, buruh cuci, atau pembantu rumah tangga dengan pendapatan tak lebih dari Rp 1.000.000 per bulan.

Junardy mengatakan, keterbatasan biaya membuat pasangan pengantin tak memiliki akta nikah sehingga tak punya identitas, seperti kartu tanda penduduk dan kartu keluarga. Dia memprediksi ada 500.000 keluarga di Jakarta yang tak memiliki identitas. Mereka tinggal di tanah milik negara, seperti di bantaran sungai dan pinggir rel kereta api.

Menurut Junardy, warga yang tak punya identitas ada di Jakarta dan kota-kota lain di Indonesia. Di antara warga tak beridentitas itu, banyak yang menikah secara agama. Mereka tak mencatatkan pernikahan pada kantor urusan agama atau catatan sipil. Kondisi itu yang membuat anak-anak mereka tak bisa mendapatkan akta lahir.

”Sebenarnya ada aturan yang memungkinkan anak bisa dibuatkan akta lahir tanpa harus ada kelengkapan surat nikah orangtua. Namun, masih banyak warga yang tidak mengerti aturan itu,” kata pria yang menjabat Presiden Indonesia Global Compact Network, lembaga PBB di bidang HAM, lingkungan hidup, ketenagakerjaan, dan gerakan anti korupsi, itu.

Tak adanya akta lahir membuat anak-anak sulit mengakses pendidikan. Hal itu yang membuat banyak warga sulit lepas dari belenggu kemiskinan.

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial DKI Jakarta Susy Dwi Harini mengatakan, akta anak merupakan bagian dari hak asasi manusia. ”Kami berusaha membuat persyaratan tidak rumit. Mereka yang ada di kolong jembatan pun diusahakan punya identitas,” katanya.

Sebelum nikah massal itu, para pengantin juga dibekali berbagai keterampilan hidup, seperti merias pengantin. Sebanyak 534 pengantin putri pada acara itu mengikuti pelatihan merias wajah yang diselenggarakan perusahaan kosmetik Martha Tilaar.

”Ini sekaligus untuk mendorong rasa percaya diri pengantin putri. Meski hidup dalam keterbatasan, kita harus berani menatap hari depan,” kata Martha Tilaar.