Suasana Pelaksanaan Simulasi SOP Pelayanan Terpadu Itsbat Nikah, Penerbitan Buku Nikah, dan Penerbitan Akta Kelahiran di Hotel Grand Sahid Jakarta
Simulasi SOP Pelayanan Terpadu Identitas Hukum
Pusat Kajian Perlindungan Anak (PUSKAPA) Universitas Indonesia dengan didukung oleh AIPJ Australian Aid telah berkonsultasi kepada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri sedang melakukan Penyusunan SOP Pelayanan Terpadu Itsbat Nikah, Penerbitan Buku Nikah, dan Penerbitan Akta Kelahiran. SOP Pelayanan Terpadu ini nantinya diharapkan dapat menjadi acuan bagi lembaga terkait dalam melakukan Pelayanan Terpadu Itsbat Nikah, Penerbitan Buku Nikah, dan Penerbitan Akta Kelahiran pada masyarakat.
Tim penyusun merasa perlu untuk melakukan simulasi terhadap draft SOP Pelayanan Terpadu yang telah disusun. Oleh karena itu pada tanggal 20 Februari 2014 telah dilaksanakan Simulasi Pelayanan Terpadu Itsbat Nikah, Penerbitan Buku Nikah, dan Penerbitan Akta Kelahiran bertempat di Hotel Grand Sahid Jakarta. Simulasi ini bertujuan untuk menguji apakah alur SOP Pelayanan Terpadu tersebut sudah mampu tepat dan sekaligus untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak guna melengkapi draft final SOP Pelayanan Terpadu. Disamping itu pelaksanaan simulasi juga dimaksudkan untuk mengantisipasi peristiwa-peristiwa khusus yang terjadi di lapangan terkait dengan pelaksanaan Pelayanan Terpadu misalnya ketiadaan kelengkapan persyaratan administrasi yang dialami oleh pemohon Itsbat Nikah ataupun pemohon Akta Kelahiran.
Simulasi Pelayanan Terpadu Itsbat Nikah, Penerbitan Buku Nikah, dan Penerbitan Akta Kelahiran dimainkan oleh para mahasiswa dan mahasiswi dari Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Indonesia. Simulasi terbagi ke dalam tujuh skenario yang masing-masing skenario menggambarkan situasi nyata di lapangan, misalnya situasi rapat tim pelaksana Pelayanan Terpadu, situasi sosialisasi Pelayanan Terpadu, dan situasi pelaksaan Pelayanan Terpadu itu sendiri. Sebelum hari pelaksanaan simulasi Pelayanan Terpadu Itsbat Nikah, Penerbitan Buku Nikah, dan Penerbitan Akta Kelahiran ini, para pemeran terlebih dahulu mengkuti pembagian peran dan pelatihan yang dilaksanakan pada tanggal 17-18 Februari 2014 di Perpustakaan Universitas Indonesia.
Pelaksanaan Simulasi Pelayanan Terpadu tersebut juga menghadirkan kelompok yang berkebutuhan khusus (penyandang disabilitas). Mereka mewakili dari kelompok yang memiliki keterbatasan mobilitas, keterbatasan pendengaran dan bicara, juga mereka yang memiliki keterbatasan penglihatan. Kehadiran kelompok yang berkebutuhan khusus ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa SOP Pelayanan Terpadu yang sedang disusun mengakomodasi kebutuhan khusus mereka. Selama ini keberadaan para penyandang disabilitas belum banyak dibahas dalam pelayanan identitas hukum. Maka di dalam SOP Pelayanan Terpadu yang sedang disusun ini kelompok berkebutuhan mendapatkan perhatian sesuai dengan haknya.
Kegiatan simulasi Pelayanan Terpadu yang dilaksanakan selama satu hari tersebut juga dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian/Lembaga yang menjadi mitra utama AIPJ dalam pelaksanaan program Identitas Hukum diantaranya perwakilan dari Mahkamah Agung RI, perwakilan dari Kementerian Agama RI, dan perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri RI. Turut hadir pula dalam acara tersebut perwakilan dari PEKKA, PUSKAPA-UI, dan AIPJ. Kehadiran para perwakilan tersebut sangat penting untuk memberikan masukan terhadap draft SOP Pelayanan Terpadu yang sedang disusun. Diskusi yang dilakukan pada setiap akhir skenario banyak memberikan masukan positif bagi penyempurnaan SOP Pelayanan Terpadu Itsbat Nikah, Penerbitan Buku Nikah, dan Penerbitan Akta Kelahiran ini. Keseluruhan masukan akan dirangkum oleh tim penyusun SOP Pelayanan Terpadu dan akan dituangkan dalam draft akhir SOP tersebut. Sehingga diharapkan SOP Pelayanan Terpadu yang dihasilkan dapat mengakomodasi kebutuhan dan situasi khusus yang dihadapi masyarakat, termasuk kebutuhan khusus kelompok penyandang disabilitas. Pada akhirnya Pelayanan Terpadu Itsbat Nikah, Penerbitan Buku Nikah, dan Penerbitan Akta Kelahiran yang dilaksanakan nanti dapat meningkatkan angka kepemilikan Identitas Hukum di masyarakat.[]
