- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
-
Kekuatan Perempuan dan Inspirasi Perubahan - Tentang Gerakan Saya Perempuan Antikorupsi (SPAK)
Kekuatan Perempuan dan Inspirasi Perubahan - latar belakang dan capaian SPAK.
-
Kolaborasi Cek Sekolah-Ku dengan SPAK (Saya, Perempuan Anti Korupsi)
Cek Sekolah-Ku adalah konsep gerakan sosial untuk mengawasi pelayanan publik yang berbasis pada kekuatan komunitas-komunitas yang terkait dengan tata kelola sekolah. “Saya, Perempuan Anti Korupsi” ini juga satu model gerakan sosial anti korupsi yang berbasis pada kekuatan kelompok-kelompok perempuan di Indonesia. Dengan jumlah agen atau anggotanya yang puluhan ribu, saya…
-
Bab 1 : Pendahuluan
-
Effective Advocacy Led by Disabled People Organisations
-
Promoting and Supporting Leadership by People with Disability
-
Evaluation summary promoting and protecting the rights of people with disability in indonesia
Evaluation summary promoting and protecting the rights of people with disability in indonesia
-
Gerakan SPAK (Saya Perempuan Anti Korupsi) 2015
Gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi, adalah sebuah gerakan sosial pencegahan korupsi yang dimulai dari perempuan. Gerakan ini sudah memiliki Agen sebanyak 499 orang yang tersebar di 15 Provinsi di Indonesia.
-
Saya Perempuan Antikorupsi - Ucapan selamat ultah ke-2 dan Pesan Ibu Risma
Ucapan selamat ulang tahun kedua dari Ibu Risma untuk gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi
-
AKU MAU
AKU MAU kata sederhana yang membawa RA Kartini mewujudkan mimpinya
-
Road To Dignity
This short film pictures how communities obtain legal access through legal clinics and integrated mobile services.
-
Building anti corruption values among children in Makassar
A thousand children from 62 primary schools in South Sulawesi played the newly launched anti corruption board game: Semai (Sembilan Nilai or Nine Anti Corruption Values). The event was held in Makassar on 18 August 2015 and was recorded by the Indonesian Record Museum. What a fun way to spread…
-
ONLINE PSA PERAYAAN ANAK
-
Video Grand Launching
-
Video Teaser
-
Anggota PKK Diberikan Penyuluhan Antikorupsi
200 participants joined “Saya, Perempuan Anti Korupsi!” seminar on 21 October 2015 in Jakarta. They came from 5 areas including Kepulauan Seribu. Each areas were represented by the wife of mayor, the wife of regents/districts head and member of PKK. Interesting anti corruption follow up activities were brought up by…
-
Tutorial Mengurus Akta Kelahiran
Mudahnya mengurus Akta Kelahiran
-
Perempuan Lawan Korupsi (part 1)
Sebagai istri dan sebagai ibu, perempuan adalah tokoh sentral dalam keluarga yang memberi andil sangat besar terhadap arah perkembangan suami maupun anak-anak. Hal ini menjadi perhatian bagi KPK dan AIPJ (Australia Indonesia Partnership for Justice). AIPJ adalah salah satu program DFAT untuk
-
Perempuan Lawan Korupsi (part 2)
Sebagai istri dan sebagai ibu, perempuan adalah tokoh sentral dalam keluarga yang memberi andil sangat besar terhadap arah perkembangan suami maupun anak-anak. Hal ini menjadi perhatian bagi KPK dan AIPJ (Australia Indonesia Partnership for Justice). AIPJ adalah salah satu program DFAT untuk
-
Perempuan Lawan Korupsi (part 3)
Sebagai istri dan sebagai ibu, perempuan adalah tokoh sentral dalam keluarga yang memberi andil sangat besar terhadap arah perkembangan suami maupun anak-anak. Hal ini menjadi perhatian bagi KPK dan AIPJ (Australia Indonesia Partnership for Justice). AIPJ adalah salah satu program DFAT untuk
-
SPAK First Year Anniversary: 21 April 2015
The 'Saya, Perempuan Anti Korupsi!' movement launched last year have resulted in more than 200 agents in 13 provinces. These SPAK agents have spread anti corruption education to more than 20,000 people.
-
PEKKA Director Nani Zulminarni receiving Kick Andy Young Heroes Award 2015
PEKKA Director Nani Zulminarni receiving Kick Andy Young Heroes Award 2015, 7 March 2015. PEKKA is one of AIPJ’s main partner in implementing legal identity and family law issues.
-
Women Against Corruption Movement Training for Trainers
Thirty one women from Manado, Ambon, Papua, and other parts of Sulawesi attended the "Saya Perempuan Anti Korupsi!" (SPAK) training of trainers in Pare-pare on 5 March 2015. They stamped their hands in colorful paint in a wide cloth as a commitment to prevent corruption, especially in their families and…
-
109 PKK Cadres are Trained on Civil Registration
Hundreds of Solo population participated in Empowerment Family Welfare (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga/PKK) Training on civil registration. The training was initiated by MOHA in partnership with PUSKAPA UI, AIPJ, PKK and Dispendukcapil Surakarta City. The head of National PKK, Erni Guntarti officially opened the training. 109 participants are from PKK in…
-
'Pesta Anak' - Legal Integrated Services
AIPJ focuses on the effort to “Realising Rights,” which has been defined to include the realising people’s rights to obtain legal identity (birth certificate, marriage certificate and divorce certificate), to a fair, transparent and accessible court system and to an inclusive and publicly accessible legal information. This video describes…
-
Video tentang kasus Tilang
This video describes findings of AIPJ and its partner’s research on traffic cases handling.
-
Saya Perempuan Anti Korupsi
On 21 July 2014, AIPJ staffs together with their college mates gathered for an Anti Corruption game session. “Sometimes we don’t realise that we have done corrupt behaviour,” said Ika, one of the attendee. That is why the session was very useful. It was a part of the ‘Saya Perempuan…
-
The Justice Seeker's Voice
For several months from 2013-2014, our partner SIGAB supported a woman who reported a sexual assault by her teacher. This video tells how the deaf woman was able to successfully prosecute the man who assaulted her and shows the ways the legal process accommodated her special needs.
-
10 Years of Partnership Between Australian and Indonesian Courts
The video presents the partnership between Indonesia's Supreme Court with Federal Court of Australia and Family Court of Australia in the past decade.
-
Know the Law, Avoid the Penalty
This video shows the main duty and role of the Attorney General Office. One of them is to teach people about the law, through the Information Unit's work.
-
Book and Video: Women Against Corruption
KPK launched a set of anti-corruption education tools. Besides this book, a tutorial video and anti corruption 'arisan' games was also published. For more info, please visit: http://acch.kpk.go.id/en/buku-saya-perempuan-anti-korupsi
Sulawesi Selatan dan Australia Bekerja Sama untuk Memberantas Perdagangan Orang
Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan telah bekerja sama dengan sangat erat dengan Pemerintah Australia dalam pemberantasan praktek perdagangan orang atau trafficking in person.
Kerjasama tersebut ditingkatkan melalui lokakarya di Makassar pada tanggal 12-13 Maret dengan tema Implementasi UU Tindak Pidana Perdagangan Orang di Provinsi Sulawesi Selatan.
Lokakarya dihadiri oleh perwakilan dari Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan beberapa Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan organisasi masyarakat sipil serta perwakilan dari perguruan tinggi.
“Pemerintah Australia berharap untuk terus melanjutkan kerjasama dengan berbagai unsur pemerintah maupun masyarakat sipil di Sulawesi Selatan dalam pemberantasan praktek perdagangan orang, sebagai salah satu upaya dalam penegakan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Kejahatan Terorganisir Lintas Negara (UNTOC) yang telah diratifikasi oleh Australia dan Indonesia,” kata Luke Arnold, Sekretaris Pertama Kedutaan Besar Australia di Indonesia.
Antara lain, kerjasama yang dilakukan berkaitan dengan upaya pemberantasan korupsi. “Ada keterkaitan erat antara perdagangan orang dan korupsi. Tanpa korupsi, perdagangan orang sulit dilaksanakan,” lanjut Bapak Luke. “Korupsi adalah bensin bagi praktek ini. KKN adalah BBM perdagangan orang.”
Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yassin Limpo, SH, Msi., dalam sambutannya mengatakan bahwa perdagangan orang adalah kejahatan yang kompleks dimana perempuan dan anak-anak rentan menjadi korban.
Pemerintah Indonesia memiliki komitmen tinggi dengan dikeluarkannya berbagai peraturan perundangan, termasuk UU No 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta penjabaran teknisnya. Sulawesi Selatan telah mengadopsi kebijakan ini, antara lain melalui Perda No 4/2013 tentang Sistem Perlindungan Anak.
“Esensi dari semua kebijakan adalah untuk pemenuhan hak korban, dengan layanan pengaduan, identifikasi dan rehabilitasi serta integrasi sosial terkait pemulihan kondisi fisik dan mental korban,” kata H. Mappagio, Msi., yang mewakili Gubernur Sulawesi Selatan.
Ada juga upaya untuk mencegah praktek perdagangan orang di Sulawesi Sulawesi, yang sudah menjadi tempat asal, transit maupun tujuan untuk praktek tersebut. “Sudah ada 15 Gugus Tugas Pencegahan Perdagangan Orang yang sudah terbentuk di Kabupaten/Kota dari 24 Kabupaten/Kota yang ada di sini,” imbuh Bapak Mappagio.
Di dunia diperkirakan ada sekitar 800,000 sampai 2,6 juta orang, atau sebesar jumlah penduduk di Makassar, yang menjadi korban perdagangan orang setiap tahun.
Kontak Media
1. Husaimah Husain; Koordinator Provinsi Kemitraan Australia-Indonesia untuk Keadilan (AIPJ)
Nomor HP: 0811419322
2. Nur Anti, SE, MT; Kepala Bidang Kualitas Hidup Perlindungan Perempuan & Anak, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi, Sulawesi Selatan
Nomor HP: 08114103065
