AIPJ is primarily working with law and justice institutions in Indonesia and Australia.
National Development Planning Agency
The Supreme Court
The Judicial Commission
The Corruption Eradication Commission
Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP)
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK)
Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta)
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum APIK Jakarta (YLBH APIK Jakarta)
Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia FH-UI (MaPPI FH UI)
Indonesia Corruption Watch (ICW)
Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA)
Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB)
DFAT
The Federal Court of Australia
Family Court of Australia
Judicial Commission of New South Wales
The Asia Foundation
Pembaruan Peradilan
Provincial Government of Aceh
Provincial Government of NTB
Provincial Government of South Sulawesi
AIPJ is primarily working with national level law and justice institutions in Indonesia and Australia.
The Supreme Court
DFAT
The Attorney General Office
The Ministry of Law and Human Rights (Badan Pembinaan Hukum Nasional, BPHN)
Kementerian Dalam Negeri RI, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil
Kementrian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
National Development Planning Agency
The Judicial Commission
The Corruption Eradication Commission
The Prosecutorial Oversight Commission
Women Heads of Household (PEKKA)
Pusat Kajian Perlindungan Anak UI
Indonesian Legal Aid Foundation (YLBHI)
Mitra Netra
The Federal Court of Australia
The Family Court of Australia
The Attorney General's Department of Australia (AGD)
Australia Human Rights Commission
Australian Commission for Law Enforcement Integrity (ACLEI)
Judicial Commission of New South Wales
The Asia Foundation
Civil Society Partners Managed by The Asia Foundation:
Indonesia Corruption Watch (ICW)
Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP)
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum APIK Jakarta (YLBH APIK Jakarta)
Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta)
Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia FH-UI (MaPPI FH UI)
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK)
Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA)
Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB)
Lembaga Bantuan Hukum APIK Makassar (LBH APIK Makassar)
Lembaga Bantuan Hukum Makassar (LBH Makassar)
Lembaga Perlindungan Anak Nusa Tenggara Barat (LPA NTB)
Lembaga Pemantau Independen - Pengadaan Barang dan Jasa Kota Makassar (LPI-PBJ Makassar)
Perhimpunan Bantuan Hukum Nusa Tenggara (PBH-NUSRA)
Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (SOMASI)
Yayasan Wali Ati ( YASALTI)
Yayasan Sanggar Suara Perempuan Soe NTT (YSSP)
AIPJ also works with the following Reform Assistance teams:

Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB) adalah organisasi non pemerintah yang mempunyai motto “Bersama Menuju Masyarakat Inklusi." SIGAB didirikan pada 2003 karena sampai saat ini kehidupan warga difabel masih dimarginalkan, baik secara struktural maupun kultural. Program SIGAB dengan jaringannya berusaha menciptakan kehidupan yang menempatkan semua manusia dalam kesejajaran sehingga tidak ada lagi yang tersisihkan.
Sebagai organisasi yang konsisten melawan segala bentuk diskriminasi, SIGAB menolak penggunaan istilah penyandang cacat karena dalam kultur bangsa Indonesia sebutan itu sangat merendahkan. Oleh karena itu, SIGAB memilih untuk menggunakan kata difabel, akronim dari “differently able people" yang berarti orang yang mampu dengan cara yang berbeda akibat kelainan fisik dan/atau mental.
Visi SIGAB adalah terwujudnya keadilan dan kesamaan hak warga difabel dalam kerangka kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang inklusif. Sedangkan misi adalah mewujudkan keadilan dan kesetaraan kedudukan difabel dalam segala aspek kehidupan, terutama di bidang kesetaraan hukum, pendidikan, kesehatan, ekonomi, informasi dan komunikasi, serta aksesibilitas ruang public melalui pengembangan penelitian independent, advokasi pemerintah, penyadaran masyarakat dan pendampingan. SIGAB sebagai wadah pembelajaran dan aktualisasi potensi difabel