MaPPI adalah lembaga di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) yang bergerak dalam bidang pemantauan peradilan yang bersifat Independen, profesional, bertanggung jawab dan nirlaba. MaPPI secara formal berdiri pada tahun 2000 melalui surat keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Keberadaan MaPPI diharapkan dapat memberi sumbangsih bagi pembenahan Sistem Peradilan di Indonesia.

Hukum sebagai salah satu perangkat dalam kehidupan sosial kemasyarakatan sedang berada dalam puncak popularitasnya. Hal ini terlihat dalam pemberitaan sehari-hari, dimana tiada hari terlewatkan tanpa membicarakan hukum lengkap dengan permasalahannya. Namun, patut disayangkan, berita tentang hukum lebih menyoroti sisi negatif dari hukum itu sendiri, baik dalam tataran subtansi, ataupun dalam pelaksana dan implementasinya. Walau begitu, memang harus diakui bila permasalahan hukum di negara ini berada dalam titik kritis. Apakah semua permasalahan tersebut akan dibiarkan berjalan terus seperti saat ini tanpa ada suatu usaha untuk merubahnya?

Pertanyaan tersebut patut dilayangkan pada kita yang konon mengklaim bahwa negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang mengusung nilai-nilai demokrasi dan bercirikan prinsip check and balances dalam pelaksanaan pemerintahannya. Adalah tidak pantas apabila suatu negara yang menamakan diri negara demokrasi namun di dalam negara tersebut tidak ada supremasi hukum.

Seperti kita ketahui, yang menjadi penjaga atau garda terdepan dalam terciptanya demokratisasi dalam suatu negara adalah hukum atau sistem hukum yang ada di negara tersebut, dimana bagian terpenting adalah sistem peradilan lengkap dengan pelaksanaannya. Oleh karena itu, kami sebagai insan hukum yang mengemban misi sebagai masyarakat ilmiah berusaha menyikapi masalah tersebut dengan membentuk suatu lembaga yang kami namakan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI).