AIPJ is primarily working with law and justice institutions in Indonesia and Australia.
National Development Planning Agency
The Supreme Court
The Judicial Commission
The Corruption Eradication Commission
Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP)
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK)
Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta)
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum APIK Jakarta (YLBH APIK Jakarta)
Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia FH-UI (MaPPI FH UI)
Indonesia Corruption Watch (ICW)
Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA)
Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB)
DFAT
The Federal Court of Australia
Family Court of Australia
Judicial Commission of New South Wales
The Asia Foundation
Pembaruan Peradilan
Provincial Government of Aceh
Provincial Government of NTB
Provincial Government of South Sulawesi
AIPJ is primarily working with national level law and justice institutions in Indonesia and Australia.
The Supreme Court
DFAT
The Attorney General Office
The Ministry of Law and Human Rights (Badan Pembinaan Hukum Nasional, BPHN)
Kementerian Dalam Negeri RI, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil
Kementrian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
National Development Planning Agency
The Judicial Commission
The Corruption Eradication Commission
The Prosecutorial Oversight Commission
Women Heads of Household (PEKKA)
Pusat Kajian Perlindungan Anak UI
Indonesian Legal Aid Foundation (YLBHI)
Mitra Netra
The Federal Court of Australia
The Family Court of Australia
The Attorney General's Department of Australia (AGD)
Australia Human Rights Commission
Australian Commission for Law Enforcement Integrity (ACLEI)
Judicial Commission of New South Wales
The Asia Foundation
Civil Society Partners Managed by The Asia Foundation:
Indonesia Corruption Watch (ICW)
Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP)
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum APIK Jakarta (YLBH APIK Jakarta)
Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta)
Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia FH-UI (MaPPI FH UI)
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK)
Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA)
Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB)
Lembaga Bantuan Hukum APIK Makassar (LBH APIK Makassar)
Lembaga Bantuan Hukum Makassar (LBH Makassar)
Lembaga Perlindungan Anak Nusa Tenggara Barat (LPA NTB)
Lembaga Pemantau Independen - Pengadaan Barang dan Jasa Kota Makassar (LPI-PBJ Makassar)
Perhimpunan Bantuan Hukum Nusa Tenggara (PBH-NUSRA)
Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (SOMASI)
Yayasan Wali Ati ( YASALTI)
Yayasan Sanggar Suara Perempuan Soe NTT (YSSP)
AIPJ also works with the following Reform Assistance teams:

SAPDA merupakan lembaga yang diinisiasi pada tahun 2004 oleh tiga orang yang mempunyai focus pada anak, disabilitas dan perempuan. Visi lembaga adalah “Terciptanya suatu inklusifitas dalam aspek kehidupan sosial yang menjadi hak dasar perempuan, difabel dan anak dibidang pendidikan, kesehatan dan pekerjaan atas dasar persamaan hak asasi manusia.
Kerja lembaga SAPDA berbasis pada mainstreaming gender dan disabilitas, dengan fokus lembaga (1) kajian dan penelitian terkait kebijakan dan persoalan disabilitas dan perempuan (2) advokasi kebijakan publik yang menjamin pemenuhan hak-hak dasar perempuan, penyandang disabilitas dan anak (3) pemberdayaan, pendidikan dan advokasi tentang isu-isu perempuan, penyandang disabilitas dan anak (4) kerjasama dengan stakeholder berkaitan dengan penanganan persoalan perempuan, penyandang disabilitas dan anak; dan (5) membangun SAPDA sebagai crisis center bagi perempuan penyandang disabilitas dan anak.
Antara lain SAPDA mendorong akses keadilan bagi penyandang disabilitas, dengan kegiatan diantaranya adalah membangun masyarakat inclusive sebagai pintu bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan akses atas keadilan, menginisiasi women disability crisis center, dan desiminasi informasi memalui kampanye, website, bulletin dan seni kreatif.
Diawali dengan advokasi kebijakan public ditingkat daerah, maka SAPDA bekerja diwilayah DIY dan Jawa Tengah untuk melakukan pendampingan kepada organisasi disabilitas serta pemerintah kabupaten/propinsi mulai tahun 2005, dan mulai tahun 2013 ini berkembang di beberapa wilayah kabupaten/kota di luar Jawa.