2016 is a transition year for AIPJ. For information on 2011-2015 programs, please click 'Completed Programs' button

Membuat Proses Belajar Hukum Menyenangkan

Mataram, 13 September 2013, "Kalau ada orang yang dikeroyok sekelompok orang di jalan dan Anda melihatnya, lalu polisi meminta Anda hadir sebagai saksi di pengadilan, tapi Anda tidak datang, apakah itu termasuk tindak pidana?”

Pertanyaan tersebut hanya salah satu pertanyaan yang ditanyakan dalam permainan yang digunakan Departemen Kejaksaan Agung Indonesia dan Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) untuk mengajarkan hukum kepada masyarakat.

“Saya tidak menyangka belajar hukum bisa mengasyikkan,” kata Solatiah, yang sedang gembira karena timnya memenangkan satu ronde dalam permainan tersebut.

Permainan yang terispirasi dari ‘Ular Tangga’ ini adalah bagian dari Kejaksaan Agung, ‘Kenali Hukum, Jauhkan Hukuman’, sebagai alat baru untuk membantu pembelajaran masyarakat. Permainan ini menguji pengetahuan hukum peserta.

Ini merupakan pendekatan baru bagi Kejaksaan Agung dan langkah pertamanya adalah mengajarkan para staf menggunakan alat ini. Pada Septembe r2013, AIPJ dan Tim Pusat Informasi Hukum Kejaksaan Agung mengunjungi Mataram, NTB untuk menginformasikan pejabat setempat cara menggunakan permainan tersebut untuk melibatkan masyarakat. Solatiah adalah salah satu dari 72 pejabat yang menghadiri acara tersebut.

Kepala Divisi Informasi Hukum Kejaksaan Agung, Widoyoko, menjelaskan bahwa alat tersbeut dapat membantu memperbaiki reputasi publik Kejaksaan Agung dan Kantor Kejaksaan di seluruh Indonesia.

Para pemimpin masyarakat dari desa Cakranegara juga berkesempatan memainkan ular tangga di balai desa. “Saya membeli motor tanpa surat-surat resmi, legalkah ini?” adalah contoh situasi sehari-hari yang digambarkan dalam permainan ini, yang memancing perdebatan yang seru.

Hingga saat ini, Kenali Hukum, Jauhkan Hukuman telah dilaksanakan di Jambi, Banjarmasin, Kupang dan Ternate, dengan 781 orang telah dilatih di empat lokasi.

“Beberapa kali saya mengikuti proram penjangkauan, biasanya hanya terdiri dari pidato dan sesi tanya jawab. Hari ini pertama kalinya saya idak bosan sampai acara selesai. Game dan diskusinya sangat seru dan mempermudah saya untuk mengerti,” kata Siti Miftayatun, Kepala Perpustakaan Kota Mataram.

“Kami berharap kegiatan penjangkauan ini akan meningkatkan pemahaman publik tentang anti-korupsi dan akses kepada layanan kejaksaan,” kata Widoyoko, dari Pusat Informasi Hukum Kejaksaan Agung.” “Bagi para jaksa, ini juga menjadi latihan pembelajaran karena mereka harus menyiapkan pertanyaan dan jawaban di setiap sebelum sesi,” tambahnya.

Kementrian Pendidikan telah menunjukkan ketertarikan mereka terhadap permainan tersebut dan telah memperkenalkannya kepada 3000 guru yang akan bertugas di wilayah terpencil. Mereka akan melanjutkan program penjangkauan ini ke staf pengadaan di tiga universitas di Jawa dan Sumatra. Wilayah-wilayah seperti Sumbawa Besar, ternate, dan Jawa Tengah juga menggunakan alat-alat tersebut di wilayah pedesaan terpencil.

“Penjangkauan publik sangat penting dari berbagai sisi. Hal ini dapat mendidik masyarakat dan berpotensi mengurangi kejahatan. Selain itu, kegiatan ini dapat membuat para jaksa dan masyarakat duduk bersama, sehingga membangun akuntabilitas dan mendorong budaya kemitraan antara jaksa dengan masyarakat,” kata Judhi Kristantini, Senior Manajer AIPJ untuk Kejaksaan dan Anti Korupsi.

Infografik: Know the Law, Avoid the Penalty - Teaching Citizen about Their Rights

Video: Kenali Hukum, Jauhkan Hukuman

Foto: Penyuluhan hukum di NTB

Foto: Penerangan hukum di NTB