Melindungi perempuan penyandang disabilitas dari kekerasan dan penganiayaan
Pada tanggal 6-7 Desember, bersama dengan Komnas Perempuan, AIPJ menyelenggarakan suatu Konferensi Nasional yang bertema Menghentikan Kekerasan terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas, dengan pidato utama yang disampaikan oleh Graeme Innes, Komisioner Komisi HAM Australia.
Acara yang dibuka oleh Mentri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat, Bapak Agung Laksono, menghadirkan para ahli dari berbagai sektor yang menjadi panelis dalam diskusi tentang implementasi UNCRPD terkait dengan upaya melindungi perempuan penyandang disabilitas dari kekerasan.
(Desember 2012)
Bapak Komisioner Innes menyatakan pada para peserta bahwa kekerasan terhadap perempuan juga merupakan masalah di Australia, yang terlihat dari 25 persen kasus perkosaan yang dilaporkan melibatkan perempuan penyandang disabilitas sebagai korbannya. Ia juga menyoroti biaya ekonomi yang ditimbulkan: “Kekerasan terhadap perempuan menelan biaya jutaan dolar tiap tahun, oleh karenanya mengurangi terjadinya kekekerasan tersebut akan dapat memperkuat perekonomian kami.”
Berbicara dalam kapasitasnya sebagai Komisioner dan juga sebagai penyandang disabilitas, ia mengatakan bahwa konvensi PBB harus dapat menjadi lebih dari sekadar kata-kata di atas secarik kertas: “Meskipun kita menghilangkan hambatan-hambatan lingkungan, kita masih akan tetap menghadapi hambatan dari segi sikap. Kita ini bagian dari masyarakat - kita tidak ingin dikesampingkan.”
Banyak rekomendasi disampaikan oleh para panelis dan peserta, dengan fokus pada pendidikan, kesehatan, akses terhadap keadilan, dan ketenagakerjaan.
Semua sepakat bahwa tanggung jawab ada pada tiap Kementrian dan lembaga, dan bahwa setiap pihak harus bekerja sama secara terkoordinasi.
“OPD (Organisasi Penyandang Disabilitas) memiliki peran penting, memberikan informasi pada pemerintah apabila tingkat pemahamannya memang masih rendah,” ucap Cucu Saidah, ahli disabilitas AIPJ. “ Akan tetapi hari ini kita telah melihat bahwa pemerintah berkomitmen mendukung kami, dan saya merasa sangat senang melihat begitu banyak OPD yang hadir hari ini.”
Kini Komnas Perempuan tengah mengumpulkan semua rekomendasi dan mengelompokkannya berdasarkan Kementrian dan sektor yang terkait.
“Di hari ke dua kami bertemu dengan OPD dan Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan Komnas Perlindungan Anak Indonesia. Ini mungkin pertama kalinya ketiga komisi tersebut duduk bersama dengan OPD” imbuh Cucu. ‘Mereka sepakat memasukkan isu disabilitas dalam seluruh mekanisme pelaporan mendatang, jadi hari ini kami telah berhasil mencapai sesuatu – bahwa penyandang disabilitas setidaknya akan menjadi lebih tampak.”
