- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
-
Kekuatan Perempuan dan Inspirasi Perubahan - Tentang Gerakan Saya Perempuan Antikorupsi (SPAK)
Kekuatan Perempuan dan Inspirasi Perubahan - latar belakang dan capaian SPAK
-
Kolaborasi Cek Sekolah-Ku dengan SPAK (Saya, Perempuan Anti Korupsi)
Cek Sekolah-Ku adalah konsep gerakan sosial untuk mengawasi pelayanan publik yang berbasis pada kekuatan komunitas-komunitas yang terkait dengan tata kelola sekolah. “Saya, Perempuan Anti Korupsi” ini juga satu model gerakan sosial anti korupsi yang berbasis pada kekuatan kelompok-kelompok perempuan di Indonesia. Dengan jumlah agen atau anggotanya yang puluhan ribu, saya…
-
Bab 1 : Pendahuluan
-
Effective advocacy led by disabled people organisations
-
Promoting and supporting leadership by people with disability
-
Evaluation summary promoting and protecting the rights of people with disability in indonesia
Evaluation summary promoting and protecting the rights of people with disability in indonesia
-
Gerakan SPAK (Saya Perempuan Anti Korupsi) 2015
Gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi, adalah sebuah gerakan sosial pencegahan korupsi yang dimulai dari perempuan. Gerakan ini sudah memiliki Agen sebanyak 499 orang yang tersebar di 15 Provinsi di Indonesia.
-
Saya Perempuan Antikorupsi - Ucapan selamat ultah ke-2 dan Pesan Ibu Risma
Ucapan selamat ulang tahun kedua dari Ibu Risma untuk gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi
-
AKU MAU
AKU MAU kata sederhana yang membawa RA Kartini mewujudkan mimpinya
-
Road To Dignity
This short film pictures how communities obtain legal access through legal clinics and integrated mobile services.
-
Building anti corruption values among children in Makassar
A thousand children from 62 primary schools in South Sulawesi played the newly launched anti corruption board game: Semai (Sembilan Nilai or Nine Anti Corruption Values). The event was held in Makassar on 18 August 2015 and was recorded by the Indonesian Record Museum. What a fun way to spread…
-
ONLINE PSA PERAYAAN ANAK
-
Video Grand Launching
-
Video Teaser
-
Anggota PKK Diberikan Penyuluhan Antikorupsi
200 participants joined “Saya, Perempuan Anti Korupsi!” seminar on 21 October 2015 in Jakarta. They came from 5 areas including Kepulauan Seribu. Each areas were represented by the wife of mayor, the wife of regents/districts head and member of PKK. Interesting anti corruption follow up activities were brought up by…
-
Tutorial Mengurus Akta Kelahiran
Mudahnya mengurus Akta Kelahiran
-
Perempuan Lawan Korupsi (part 1)
Sebagai istri dan sebagai ibu, perempuan adalah tokoh sentral dalam keluarga yang memberi andil sangat besar terhadap arah perkembangan suami maupun anak-anak. Hal ini menjadi perhatian bagi KPK dan AIPJ (Australia Indonesia Partnership for Justice). AIPJ adalah salah satu program DFAT untuk
-
Perempuan Lawan Korupsi (part 2)
Sebagai istri dan sebagai ibu, perempuan adalah tokoh sentral dalam keluarga yang memberi andil sangat besar terhadap arah perkembangan suami maupun anak-anak. Hal ini menjadi perhatian bagi KPK dan AIPJ (Australia Indonesia Partnership for Justice). AIPJ adalah salah satu program DFAT untuk
-
Perempuan Lawan Korupsi (part 3)
Sebagai istri dan sebagai ibu, perempuan adalah tokoh sentral dalam keluarga yang memberi andil sangat besar terhadap arah perkembangan suami maupun anak-anak. Hal ini menjadi perhatian bagi KPK dan AIPJ (Australia Indonesia Partnership for Justice). AIPJ adalah salah satu program DFAT untuk
-
Satu Tahun SPAK: 21 April 2015
Gerakan Saya, Perempuan Anti Korupsi (SPAK) yang diluncurkan pada tanggal 22 April 2014 - dalam satu tahun telah menghasilkan lebih dari 200 Agen yang tersebar di 13 Provinsi. Para Agen SPAK telah memberikan pendidikan anti korupsi pada lebih dari 20,000 orang.
-
PEKKA Director Nani Zulminarni receiving Kick Andy Young Heroes Award 2015
PEKKA Director Nani Zulminarni receiving Kick Andy Young Heroes Award 2015, 7 March 2015. PEKKA is one of AIPJ’s main partner in implementing legal identity and family law issues.
-
Training Saya Perempuan Anti Korupsi
Puluhan perempuan dari berbagai daerah wilayah Indonesia Timur seperti Manado, Ambon, dan Papua mengikuti Training For Trainers (TOT) yang merupakan gerakan “Saya Perempuan Anti Korupsi” (SPAK), Kamis (5/3). Para perempuan ini berikrar anti korupsi dengan menempelkan kain bergambar tangan mereka. Hal ini dilakukan karena perempuan dianggap mempunyai pengaruh penting dalam…
-
109 Kader PKK Dilatih
Ratusan penduduk Solo berpartisipasi dalam Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga / PKK) Pelatihan catatan sipil. Pelatihan ini diprakarsai oleh Depdagri dalam kemitraan dengan PUSKAPA UI, AIPJ, PKK dan Dispendukcapil Kota Surakarta. Kepala National PKK, Erni Guntarti resmi membuka pelatihan. 109 peserta dari PKK di desa (kelurahan) dan tingkat kecamatan,…
-
Legal Integrated Services in Kuala, Langkat
Video ini menggambarkan proses pelayanan terpadu di Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Prov Aceh tentang proses mendapatkan akta dan legalitas di Indonesia. Kegiatan ini dilakukan oleh AIPJ dan mitranya di sejumlah daerah di Indonesia
-
Video tentang kasus Tilang
Video ini menggambarkan hasil penelitian tentang penanganan perkara tilang di Indonesia. Penelitian ini dilakukan oleh AIPJ dan mitranya di sejumlah pengadilan negeri dan pengadilan tinggi.
-
Saya Perempuan Anti Korupsi
Pada 21 Juli 2014 beberapa staf AIPJ bersama rekan kuliah mereka mengadakan sesi permainan arisan Anti Korupsi. “Kita seringkali tidak sadar kalo sudah melakukan tindakan korupsi,” kata Ika, salah satu peserta. Maka dari itu, kegiatan kampanye ‘Saya Perempuan Anti Korupsi’ seperti ini sangat penting.
-
Suara Sang Pencari Keadilan
Selama beberapa bulan pada tahun 2013-2014, SIGAB - salah satu mitra AIPJ, memberi pendampingan kepada seorang wanita tuna rungu yang menerima perlakuan pelecehan seksual oleh gurunya. Video ini menceritakan bagaimana pengadilan berhasil menjatuhkan hukuman bagi pelaku dan proses yang dilakukan untuk memfasilitasi kebutuhan khusus korban.
-
10 tahun Kerja Sama antara Lembaga Peradilan Australia dan Indonesia
The video presents the partnership between Indonesia's Supreme Court with Federal Court of Australia and Family Court of Australia in the past decade.
-
Kenali Hukum Jauhkan Hukuman
This video shows the main duty and role of the Attorney General Office. One of them is to teach people about the law, through the Information Unit's work.
-
Buku dan Video: Saya Perempuan Anti Korupsi
Buku ini merupakan salah satu bagian dari seperangkat alat bantu pendidikan anti-korupsi. Selain buku ini, masih ada video tutorial dan permainan Arisan Anti Korupsi. Kesemuanya diperuntukkan untuk kita memahami, mendalami korupsi dan menyebarluaskan pengetahuan ini kepada orang-orang yang kita sayangi. Informasi lebih lengkap: http://acch.kpk.go.id/en/buku-saya-perempuan-anti-korupsi
Human Trafficking (Remains) Rampant, Concealed in Various Guises

Human Trafficking (Remains) Rampant, Concealed in Various Guises
Ibu Sulis growls as she recounts what happened to one of her daughters who fell victim to - and eventually survived - human trafficking in late 2013.
“I cannot imagine her fear. She was away from home, working in that forsaken place. She saw everything, she was not herself when I managed to get in touch with her and hear her voice on the phone after being separated for so long,” Ibu Sulis says furiously.
“Our family was experiencing difficulties. Children saw how their parents never got along. Maybe that’s one of reasons Bella decided to leave,” says Ibu Sulis who hails from Palopo, South Sulawesi.
“My daughter may have been frustrated and could not endure the conditions in our family,” the 45-year-old said.
Bella, born in 1995 was, according to her mother, tempted by the Rp 10 million monthly salary offered to work as a Sales Promotion Girl. She received the offer from a childhood friend who worked in Dobo, a small town in the Aru Islands of Maluku.
With another best friend, Bella quietly left her village of Rawamangun in Palopo for Makassar, believing that earning money would be the answer to her restlessness. The girls stayed one night in a hotel and then met their future employer, who turned out to be the owner of a night club. They were told to pick up flight tickets near the Makassar bus terminal before leaving for Ambon, the capital of Maluku, the following day.
Operating separately in different areas, perpetrators of human trafficking are known to use cell systems which make them difficult to track down. Their methods are similar to those used by drug rings.
Upon arriving in Ambon, the Palopo girls were picked up and brought to Aru Island. From there, their bitter story began.
“She was an intern for three months before she was allowed to be taken out. During the internship, she served drinks to guests, was told to wear skimpy dresses and was displayed inside a glass-walled room. I can say my daughter was half naked,” says Ibu Sulis, recalling what she has heard from her daughter.
Bella and her friends witnessed terrible treatment of female employees, not only from the customers but also from their male colleagues, as well as the club owner.
“They turned women into animals. (They) claimed they owed debts that they obviously could not repay. The women there were helpless; they could not leave the place at all because they were mired in debts and had to raise their children whose paternity was unknown.”
“Bella also saw her ailing and pregnant friends being taken from the island. None ever returned.”
Bella’s is only one of so many bitter stories of trafficked people that never make it to the headlines – in most cases they are swept under the rug. Although constantly changing and in some cases updated, human traffickers continues to lure victims with fantastic monthly wages. Social media is also used to dupe gullible minors. And there have been cases where victims were ensnared promising bogus umra (minor haj pilgrimage) trips.
Nur Atin from the Women’s Empowerment and Family Planning Agency’s South Sulawesi Province revealed that some people were sent abroad to work as cheap labourers after falling into the trap of signing up for umra trip packages. “This modus operandi is usually used to smooth over problematic travel documents. Most importantly the people can be sent out of the countries to recruiting agencies that are willing to pay.”
And in several areas in South Sulawesi such as Bone and Bulukuma, leaving hometowns in a bid to find luck in big cities or merantau has been a long-held tradition. As a result, when community members become victims of human trafficking, they are not considered victims but as facing the natural consequences of their chosen path, Nur Atin adds. Nationwide, other provinces share a similar tradition, which helps to explain why human trafficking remains rampant despite the government’s ongoing efforts to tackle it.
“The two are completely different. The community and governments at the village levels as well as customary leaders must understand that the two things are different. Human trafficking is a crime and not a consequence of merantau,” Nur Atin says.
Nur Atin was one of speakers during a workshop for socialisation of Law No 21/2007 on Eradication of Human Trafficking in mid-March in Makassar. The event was jointly organised by the Australia-Indonesia Partnership for Justice and South Sulawesi Province’s Development Planning Agency.
In the past three years, South Sulawesi is no longer a source of labour but has also grown into a destination. International sea ports in Makassar and Pare-Pare have become important gateways used as route to dispatch people. Potential labourers from East Nusa Tenggara, Java, Southeast Sulawesi and North Sulawesi are usually brought to Makassar or Pare-Pare before sent out to countries such as Malaysia, Singapore and even in Africa.
Data from various sources cite that about 2% of Indonesian migrant workers are victims of human trafficking. At present, 3-4 million migrant workers are spread across cities in various countries. A new trend in human trafficking is to target children for commercial sex exploitation in mining sites in Maluku, Papua and Jambi (IOM data). Reporting of illegal migrant workers by Government and non-government sources has increased following the implementation of biometric travel documents, which are more difficult and expensive to forge. Children without official birth certificates are also vulnerable to falling victim to human trafficking.
South Sulawesi is the first province in the country that gives free birth certificates to all newborns, even those born out of wedlock.
“But giving away free birth certificates is not enough. First and foremost officials must understand what human trafficking is, what the MOs are and how to prosecute such cases,” Nur Atin says.
Police Commissioner Jamillah from South Sulawesi Police conceded that, in general, law enforcers still lack knowledge of human trafficking.
“If (police) officers are not willing to trace the investigation process from its early stages and instead jump to the end of the story, it is too easy to incorrectly apply labour law (if the case is related to labour) or the Child Rights Protection Law (if it concerns a minor). In this way, traffickers can easily avoid the more severe punishment imposed by the anti-human trafficking law,” Jamillah says.
Jamillah admits it is difficult to talk about data due to inconsistent reporting and unorganised recording. This issue was also raised by the Chairwoman of South Sulawesi Women’s Parliamentary Caucus, Tenri Olle, who also chairs the Commission of South Sulawesi Provincial Council.
“Even officials who have been trained and should serve as our focal points have moved positions or been transferred to other regions or divisions before others have been trained,” Tenri says.
In the context of law and regulation, the South Sulawesi administration is a step ahead of other regions with a recently issued bylaw to translate the legal mandate and also establish working groups tasked with early detection or crime prevention.
Cooperation with AIPJ, among others, includes strengthening policy implementation. AIPJ team leader Craig Ewers was present at the workshop and signed a joint commitment to tackle human trafficking.
“Our presence here is to encourage cooperation from across sectors. It is not the time to blame one another, because the issue we are fighting needs close cooperation and requires contributions and solutions from all sectors.”
“The policy and legal framework in Indonesia is sound. Australia applies similar laws which can be harmonised to contribute to a common effort to eradicate human trafficking practices, not only in Indonesia but across the ASEAN region” Craig said, when asked to share his views.