2016 is a transition year for AIPJ. For information on 2011-2015 programs, please click 'Completed Programs' button

Latihan Penanganan Darurat Keamanan Maritim dengan Otoritas Pelabuhan

Pos Infrastruktur di Jakarta memfasilitasi Maritime Security Desktop Exercise atau pelatihan keamanan maritim tingkat nasional di Lombok pada 22-23 November 2017. Bermitra dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Indonesia, Carnival Australia, dan Penjaga Pantai Amerika Serikat, pelatihan ketiga ini bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan dan melatih keterampilan Komite Keamanan Pelabuhan (Port Security Committees, PSC), Petugas Keamanan Fasilitas Pelabuhan (Port Security Facility Officers, PFSO) dan pembuat kebijakan nasional untuk mempersiapkan dan menanggapi ancaman keamanan bagi kapal pesiar.

Sekitar 90 perwakilan dari berbagai instansi maritim pemerintah Indonesia, polisi, angkatan laut, perwakilan pemerintah daerah dan industri berpartisipasi dalam latihan ini. Termasuk di antaranya PSC dan PFSO dari seluruh pelabuhan di Indonesia termasuk Lembar, Jakarta, Benoa, Makassar dan Surabaya.

"Latihan ini sangat berguna untuk memaksimalkan penerapan kode International Ship and Port Security (ISPS) di pelabuhan karena memberikan masukan positif kepada institusi yang terlibat dalam kegiatan pelabuhan dalam mengembangkan koordinasi (komunikasi) penanganan masalah di pelabuhan yang terkait Kode ISPS, sehingga mampu mengelola keputusan yang tepat, " ujar Ibu Dyah Sukmawati, Petugas Penjaga Pantai Laut di Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan.

Sepanjang latihan, semua peserta menunjukkan profesionalisme, keterampilan teknis dan antusiasme. Pelatihan ini maupun sebelumnya telah mendukung terbangunnya kerja sama dan koordinasi tingkat lokal yang kuat antara badan-badan dan pemangku kepentingan di Indonesia, meningkatkan kesediaan pejabat untuk berkomitmen dalam meningkatkan kesiapan dan respon keamanan mereka.

Bapak Wismantono, Deputi Direktur Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Ditjen Hubla, menambahkan,"Kekurangan dalam latihan ini bermanfaat sebagai pembelajaran berharga bagi peserta serta menjadi masukan dan evaluasi bagi Ditjen Hubla sebagai otoritas yang ditunjuk dalam pelaksanaan Kode ISPS di Indonesia. Mengingat kepentingan kedua negara yang besar, diharapkan kerja sama keamanan pelabuhan antara Indonesia dan Australia ke depan akan terus berlangsung dan serta dapat mengidentifikasi sektor prioritas secara akurat."

Kegiatan Program Kerjasama Keamanan Transportasi ini didanai oleh  Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Pemerintah Australia melalui Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2).