- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
-
Kekuatan Perempuan dan Inspirasi Perubahan - Tentang Gerakan Saya Perempuan Antikorupsi (SPAK)
Kekuatan Perempuan dan Inspirasi Perubahan - latar belakang dan capaian SPAK
-
Kolaborasi Cek Sekolah-Ku dengan SPAK (Saya, Perempuan Anti Korupsi)
Cek Sekolah-Ku adalah konsep gerakan sosial untuk mengawasi pelayanan publik yang berbasis pada kekuatan komunitas-komunitas yang terkait dengan tata kelola sekolah. “Saya, Perempuan Anti Korupsi” ini juga satu model gerakan sosial anti korupsi yang berbasis pada kekuatan kelompok-kelompok perempuan di Indonesia. Dengan jumlah agen atau anggotanya yang puluhan ribu, saya…
-
Bab 1 : Pendahuluan
-
Effective advocacy led by disabled people organisations
-
Promoting and supporting leadership by people with disability
-
Evaluation summary promoting and protecting the rights of people with disability in indonesia
Evaluation summary promoting and protecting the rights of people with disability in indonesia
-
Gerakan SPAK (Saya Perempuan Anti Korupsi) 2015
Gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi, adalah sebuah gerakan sosial pencegahan korupsi yang dimulai dari perempuan. Gerakan ini sudah memiliki Agen sebanyak 499 orang yang tersebar di 15 Provinsi di Indonesia.
-
Saya Perempuan Antikorupsi - Ucapan selamat ultah ke-2 dan Pesan Ibu Risma
Ucapan selamat ulang tahun kedua dari Ibu Risma untuk gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi
-
AKU MAU
AKU MAU kata sederhana yang membawa RA Kartini mewujudkan mimpinya
-
Road To Dignity
This short film pictures how communities obtain legal access through legal clinics and integrated mobile services.
-
Building anti corruption values among children in Makassar
A thousand children from 62 primary schools in South Sulawesi played the newly launched anti corruption board game: Semai (Sembilan Nilai or Nine Anti Corruption Values). The event was held in Makassar on 18 August 2015 and was recorded by the Indonesian Record Museum. What a fun way to spread…
-
ONLINE PSA PERAYAAN ANAK
-
Video Grand Launching
-
Video Teaser
-
Anggota PKK Diberikan Penyuluhan Antikorupsi
200 participants joined “Saya, Perempuan Anti Korupsi!” seminar on 21 October 2015 in Jakarta. They came from 5 areas including Kepulauan Seribu. Each areas were represented by the wife of mayor, the wife of regents/districts head and member of PKK. Interesting anti corruption follow up activities were brought up by…
-
Tutorial Mengurus Akta Kelahiran
Mudahnya mengurus Akta Kelahiran
-
Perempuan Lawan Korupsi (part 1)
Sebagai istri dan sebagai ibu, perempuan adalah tokoh sentral dalam keluarga yang memberi andil sangat besar terhadap arah perkembangan suami maupun anak-anak. Hal ini menjadi perhatian bagi KPK dan AIPJ (Australia Indonesia Partnership for Justice). AIPJ adalah salah satu program DFAT untuk
-
Perempuan Lawan Korupsi (part 2)
Sebagai istri dan sebagai ibu, perempuan adalah tokoh sentral dalam keluarga yang memberi andil sangat besar terhadap arah perkembangan suami maupun anak-anak. Hal ini menjadi perhatian bagi KPK dan AIPJ (Australia Indonesia Partnership for Justice). AIPJ adalah salah satu program DFAT untuk
-
Perempuan Lawan Korupsi (part 3)
Sebagai istri dan sebagai ibu, perempuan adalah tokoh sentral dalam keluarga yang memberi andil sangat besar terhadap arah perkembangan suami maupun anak-anak. Hal ini menjadi perhatian bagi KPK dan AIPJ (Australia Indonesia Partnership for Justice). AIPJ adalah salah satu program DFAT untuk
-
Satu Tahun SPAK: 21 April 2015
Gerakan Saya, Perempuan Anti Korupsi (SPAK) yang diluncurkan pada tanggal 22 April 2014 - dalam satu tahun telah menghasilkan lebih dari 200 Agen yang tersebar di 13 Provinsi. Para Agen SPAK telah memberikan pendidikan anti korupsi pada lebih dari 20,000 orang.
-
PEKKA Director Nani Zulminarni receiving Kick Andy Young Heroes Award 2015
PEKKA Director Nani Zulminarni receiving Kick Andy Young Heroes Award 2015, 7 March 2015. PEKKA is one of AIPJ’s main partner in implementing legal identity and family law issues.
-
Training Saya Perempuan Anti Korupsi
Puluhan perempuan dari berbagai daerah wilayah Indonesia Timur seperti Manado, Ambon, dan Papua mengikuti Training For Trainers (TOT) yang merupakan gerakan “Saya Perempuan Anti Korupsi” (SPAK), Kamis (5/3). Para perempuan ini berikrar anti korupsi dengan menempelkan kain bergambar tangan mereka. Hal ini dilakukan karena perempuan dianggap mempunyai pengaruh penting dalam…
-
109 Kader PKK Dilatih
Ratusan penduduk Solo berpartisipasi dalam Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga / PKK) Pelatihan catatan sipil. Pelatihan ini diprakarsai oleh Depdagri dalam kemitraan dengan PUSKAPA UI, AIPJ, PKK dan Dispendukcapil Kota Surakarta. Kepala National PKK, Erni Guntarti resmi membuka pelatihan. 109 peserta dari PKK di desa (kelurahan) dan tingkat kecamatan,…
-
Legal Integrated Services in Kuala, Langkat
Video ini menggambarkan proses pelayanan terpadu di Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Prov Aceh tentang proses mendapatkan akta dan legalitas di Indonesia. Kegiatan ini dilakukan oleh AIPJ dan mitranya di sejumlah daerah di Indonesia
-
Video tentang kasus Tilang
Video ini menggambarkan hasil penelitian tentang penanganan perkara tilang di Indonesia. Penelitian ini dilakukan oleh AIPJ dan mitranya di sejumlah pengadilan negeri dan pengadilan tinggi.
-
Saya Perempuan Anti Korupsi
Pada 21 Juli 2014 beberapa staf AIPJ bersama rekan kuliah mereka mengadakan sesi permainan arisan Anti Korupsi. “Kita seringkali tidak sadar kalo sudah melakukan tindakan korupsi,” kata Ika, salah satu peserta. Maka dari itu, kegiatan kampanye ‘Saya Perempuan Anti Korupsi’ seperti ini sangat penting.
-
Suara Sang Pencari Keadilan
Selama beberapa bulan pada tahun 2013-2014, SIGAB - salah satu mitra AIPJ, memberi pendampingan kepada seorang wanita tuna rungu yang menerima perlakuan pelecehan seksual oleh gurunya. Video ini menceritakan bagaimana pengadilan berhasil menjatuhkan hukuman bagi pelaku dan proses yang dilakukan untuk memfasilitasi kebutuhan khusus korban.
-
10 tahun Kerja Sama antara Lembaga Peradilan Australia dan Indonesia
The video presents the partnership between Indonesia's Supreme Court with Federal Court of Australia and Family Court of Australia in the past decade.
-
Kenali Hukum Jauhkan Hukuman
This video shows the main duty and role of the Attorney General Office. One of them is to teach people about the law, through the Information Unit's work.
-
Buku dan Video: Saya Perempuan Anti Korupsi
Buku ini merupakan salah satu bagian dari seperangkat alat bantu pendidikan anti-korupsi. Selain buku ini, masih ada video tutorial dan permainan Arisan Anti Korupsi. Kesemuanya diperuntukkan untuk kita memahami, mendalami korupsi dan menyebarluaskan pengetahuan ini kepada orang-orang yang kita sayangi. Informasi lebih lengkap: http://acch.kpk.go.id/en/buku-saya-perempuan-anti-korupsi
Sepuluh tahun kerjasama antara Peradilan Indonesia dan Australia

Jakarta, 24 Juni 2014. Bertempat di Gedung Sekretariat Terpadu Mahkamah Agung RI, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Dr HM Hatta Ali, SH., MH, Chief Justice Federal Court of Australia, The Honourable Chief Justice James Allsop AO, dan Chief Justice Family Court of Australia The Honourable Chief Justice Diana Bryant AO kembali menanda tangani pembaruan Lampiran Nota Kesepahaman Kerjasama Yudisial antara ketiga pengadilan. Lampiran Nota Kesepahaman yang ditinjau dan diperbaharui setiap tahun merupakan dokumen pelengkap yang ditanda tangani dari Nota Kesepahaman Kerjasama Yudisial diantara ketiga pengadilan yang tahun ini genap berusia sepuluh tahun yang ditanda tangani setiap lima tahun.
Di tahun ke sepuluh penanda tanganan Nota Kesepahaman Kerjasama Yudisial ini, kemitraan ketiga pengadilan telah menghasilkan berbagai kontribusi signifikan, terhadap pelaksanaan Cetak Biru Pembaruan Peradilan, banyak perbaikan pada sektor-sektor seperti manajemen perkara, keterbukaan informasi, akses masyarakat miskin marginal terhadap keadilan, pelayanan publik dan implementasi teknologi informasi berawal dari kemitraan yudisial ini.
Lampiran kerjasama yang ditanda tangani hari ini meliputi kesepakatan untuk melanjutkan kerjasama di bidang beberapa kegiatan strategis. Dengan Federal Court kemitraan akan difokuskan untuk Penataan Ulang Proses Penanganan Perkara dan Manajemen Perubahan, yang meliputi Meningkatkan Layanan Pengadilan melalui penguatan program mediasi dalam manajemen perkara, serta Akses terhadap Keadilan melalui Gugatan Kelompok. Sedangkan dengan Family Court kemitraan difokuskan kepada upaya untuk meningkatkan sektor Layanan Pengadilan yang Terjangkau dan Mudah Diakses melalui pengembangan kebijakan Mediasi pada hukum keluarga, dan Perbaikan layanan pengguna dan informasi.
Lebih dari itu, ketiga pengadilan juga sepakat untuk melanjutkan dialog timbal balik dalam topik-topik hukum pilihan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan yang terlibat dalam kemitraan ini.
Dalam sambutannya Ketua Mahkamah Agung Dr HM Hatta Ali, SH., MH mengatakan bahwa Bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia, kerjasama dengan yurisdiksi lain merupakan pintu dua arah yang membawa manfaat bagi semua pihak. Bagi kami sangat penting untuk mengetahui dan mempelajari- tentang bagaimana praktek-praktek terbaik yang pernah dan akan dilakukan yang relevan dengan upaya kami mengimplementasikan cetak biru pembaruan peradilan untuk kemudian disesuaikan dengan situasi terkini di Indonesia. Sementara itu, kami juga yakin, bagaimana memberikan akses bagi keadilan pada 240 juta lebih warga negara di negeri yang sedemikian plural dan dengan peta geografis yang luas merupakan pengalaman berharga yang bermanfaat untuk diketahui yurisdiksi lainnya. Sehingga ada kemanfaatan bersama dan timbal balik dalam kerjasama ini.
Sumber: website Mahkamah Agung RI
Dokumen lain:
Pidato Pembukaan oleh Duta Besar Australia untuk Indonesia
Pidato oleh The Honourable James Allsop AO, Chief Justice, Federal Court of Australia
Pidato oleh The Honourable Diana Bryant AO, Chief Justice, Family Court of Australia
Sepuluh Tahun Kerjasama Antar Pengadilan: Meninjau Manfaat bagi Reformasi Peradilan di Indonesia