2016 is a transition year for AIPJ. For information on 2011-2015 programs, please click 'Completed Programs' button
Bahasa |  English |  Sitemap

Perempuan Penyandang Disabilitas di Yogyakarta Bersama-sama Menyebarkan Pesan Antikorupsi

Sejak terbentuk lebih dari tiga tahun lalu, untuk pertama kalinya gerakan Saya Perempuan Antikorupsi (SPAK) mengadakan pelatihan atau Training of Trainers (ToT) khusus bagi para perempuan penyandang disabilitas. Empat puluh perempuan dari 10 Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD) di lima kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengikuti kegiatan ini. ToT berlangsung selama tiga hari pada 15–17 November 2017.

Yogyakarta dipilih sebagai lokasi pertama pelatihan bagi perempuan penyandang disabilitas karena telah ada kelompok agen SPAK Polisi Wanita (SPAK Polwan) yang sangat aktif, yang telah dilatih setahun sebelumnya. Selain itu, Yogyakarta juga merupakan ‘rumah’ bagi OPD yang cukup kuat dalam advokasi isu-isu disabilitas. Kedua kelompok agen diharapkan dapat bekerja sama dalam mensosialisasikan pesan-pesan antikorupsi, selain juga berkolaborasi dengan kelompok agen yang pertama kali dilatih yang terdiri dari mahasiswa dan umum. 

Pelatihan ini diadakan sebagai kerja sama antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), OPD SIGAB (Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel) dan SAPDA (Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak), Polda DIY, dan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2). 

“Korupsi itu mengambil hak-hak orang lain, mengurangi kemampuan institusi pemerintah untuk melayani warganya, dan pada akhirnya mempengaruhi akses masyarakat kepada fasilitas publik yang layak,” demikian kata Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X saat pembukaan kegiatan. “Bagi penyandang disabilitas, kerugiannya jauh lebih besar. Mereka rentan untuk jatuh dalam kemiskinan serta mengalami kesulitan dalam mengakses fasilitas yang inklusif. Mereka sungguh dirugikan oleh korupsi,” tambahnya. 

Pimpinan KPK Saut Situmorang yang juga berbicara pada pembukaan pelatihan, percaya bahwa korupsi dapat diberantas bila perempuan Indonesia bekerja sama mendidik keluarga masing-masing mengenai perilaku antikorupsi, dimulai dari rumah mereka sendiri. SPAK kini memiliki lebih dari 1.000 agen di 34 provinsi dan telah menyentuh lebih dari 1 juta orang di seluruh Indonesia. 

Modifikasi terhadap cara penyampaian materi dan alat peraga dilakukan pada ToT kali ini, untuk memenuhi standar aksesibilitas dan dapat diterima oleh seluruh peserta  “Kami memberikan masukan sebelum diadakan pelatihan, juga membantu membuat satu set pertanyaan dan jawaban dalam permainan Majo dengan huruf braille,” kata Direktur SAPDA Nurul Saadah. “Harapannya, para peserta buta dan visibilitas rendah dapat mencobanya lalu memberi masukan lebih detail bagi aksesibilitas permainan SPAK ini,” tambahnya. 

Melalui materi yang disampaikan serta lima jenis permainan antikorupsi, para peserta merasa telah memahami perbedaan antara perilaku koruptif suap, gratifikasi, dan korupsi.

Tiga bulan ke depan, para agen SPAK baru ini akan menyebarkan pesan antikorupsi di lingkungan masing-masing. Dalam sosialisasinya, mereka akan berkolaborasi dengan SPAK Polwan DIY untuk bersama-sama menyebarkan pesan antikorupsi melalui permainan-permainan. Kolaborasi dengan OPD juga terus diperkuat untuk menyempurnakan materi dan permainan antikorupsi agar dapat digunakan oleh komunitas penyandang disabilitas. 

“Setelah pelatihan, kami berencana untuk bekerja sama dengan SIGAB mendampingi agen baru ini selama mereka melakukan sosialisasi. Kami berharap dapat mendokumentasikan kegiatan mereka, termasuk mencatat masukan untuk bahan penyempurnaan alat peraga dan permainan,” kata Nurul Saadah. “Mudah-mudahan di masa mendatang, semua alat dan permainan SPAK dapat digunakan oleh seluruh penyandang disabilitas,” tambahnya. 

Para agen baru akan berkumpul kembali pada bulan Februari 2018 untuk melakukan evaluasi mengenai kegiatan sosialisasi antikorupsi yang telah dilakukan selama tiga bulan sebelumnya. 

Achievements

Berita & Media

AIPJ is managed by Cardno Emerging Markets on behalf of the Australian Government.