AIPJ is primarily working with law and justice institutions in Indonesia and Australia.
- National Development Planning Agency
- The Supreme Court
- The Judicial Commission
- The Corruption Eradication Commission
- Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP)
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK)
- Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta)
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum APIK Jakarta (YLBH APIK Jakarta)
- Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia FH-UI (MaPPI FH UI)
- Indonesia Corruption Watch (ICW)
- Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA)
- Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB)
- DFAT
- The Federal Court of Australia
- Family Court of Australia
- Judicial Commission of New South Wales
- The Asia Foundation
- Pembaruan Peradilan
- Provincial Government of Aceh
- Provincial Government of NTB
- Provincial Government of South Sulawesi
AIPJ is primarily working with national level law and justice institutions in Indonesia and Australia.
- The Supreme Court
- DFAT
- The Attorney General Office
- The Ministry of Law and Human Rights (Badan Pembinaan Hukum Nasional, BPHN)
- Kementerian Dalam Negeri RI, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil
- Kementrian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
- National Development Planning Agency
- The Judicial Commission
- The Corruption Eradication Commission
- The Prosecutorial Oversight Commission
- Women Heads of Household (PEKKA)
- Pusat Kajian Perlindungan Anak UI
- Indonesian Legal Aid Foundation (YLBHI)
- Mitra Netra
- The Federal Court of Australia
- The Family Court of Australia
- The Attorney General's Department of Australia (AGD)
- Australia Human Rights Commission
- Australian Commission for Law Enforcement Integrity (ACLEI)
- Judicial Commission of New South Wales
- The Asia Foundation
Civil Society Partners Managed by The Asia Foundation:
- Indonesia Corruption Watch (ICW)
- Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP)
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum APIK Jakarta (YLBH APIK Jakarta)
- Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta)
- Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia FH-UI (MaPPI FH UI)
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK)
- Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA)
- Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB)
- Lembaga Bantuan Hukum APIK Makassar (LBH APIK Makassar)
- Lembaga Bantuan Hukum Makassar (LBH Makassar)
- Lembaga Perlindungan Anak Nusa Tenggara Barat (LPA NTB)
- Lembaga Pemantau Independen - Pengadaan Barang dan Jasa Kota Makassar (LPI-PBJ Makassar)
- Perhimpunan Bantuan Hukum Nusa Tenggara (PBH-NUSRA)
- Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (SOMASI)
- Yayasan Wali Ati ( YASALTI)
- Yayasan Sanggar Suara Perempuan Soe NTT (YSSP)
AIPJ also works with the following Reform Assistance teams:
LPA NTB didirikan pada tanggal 29 Maret 2002 oleh sejumlah lembaga pemerintah, swasta dan LSM Peduli Anak untuk memberi perlindungan pada anak yang ada di wilayah NTB. Visinya adalah terpenuhinya hak-hak dasar anak di Prov. NTB dengan sosialisasi tentang hak-hak anak, pemantauan terhadap pelaksanaan pemenuhan hak–hak dasar anak yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, pemeritah bekerjasama dengan instansi lain, dan advokasi terhadap institusi yang diduga melanggar pemenuhan hak-hak dasar anak.
LPA NTB bertujuan (1) terlaksananya pemberian bantuan perlindungan kepada anak agar hak-hak dasarnya dipenuhi secara optimal (2) terlaksananya pemberian dukungan kepada keluarga untuk memenuhi kebutuhan hak-hak dasar anak (3) tersosialisasinya hak- hak dasar anak melalui nilai budaya lokal demi terwujudnya perlindungan anak dan (4) terselenggaranya pengkajian perundang-undangan dan kebijakan pemerintah serta nilai kearifan budaya lokal NTB untuk kepentingan terbaik anak.
LPA NTB berperan dan berfungsi sebagai lembaga tempat pengaduan masalah-masalah anak, lembaga yang dapat memberi bantuan hukum untuk mewakili kepentingan anak tanpa kuasa dari orang tua, lembaga advokasi, lembaga jejaring untuk perwujudan hak- hak anak; lembaga kajian kebijakan dan perundang-undangan tentang anak; lembaga pendidikan dan perluasan informasi tentang hak-hak anak dan lembaga pemantau implementasi hak anak.