AIPJ bekerja sama dengan lembaga hukum dan keadilan tingkat nasional di Indonesia dan Australia.
National Development Planning Agency
The Supreme Court
The Judicial Commission
The Corruption Eradication Commission
Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP)
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK)
Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta)
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum APIK Jakarta (YLBH APIK Jakarta)
Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia FH-UI (MaPPI FH UI)
Indonesia Corruption Watch (ICW)
Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA)
Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB)
DFAT
The Federal Court of Australia
Family Court of Australia
Judicial Commission of New South Wales
The Asia Foundation
Pembaruan Peradilan
Provincial Government of Aceh
Provincial Government of NTB
Provincial Government of South Sulawesi
AIPJ bekerja sama dengan lembaga hukum dan keadilan tingkat nasional di Indonesia dan Australia.
Mahkamah Agung Republik Indonesia
DFAT
Kejaksaan Agung Republik Indonesia
Kementrian Hukum dan HAM (Badan Pembinaan Hukum Nasional, BPHN)
Kementerian Dalam Negeri RI, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil
Kementrian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia
Komisi Yudisial Republik Indonesia
Komisi Pemberantasan Korupsi
Komisi Kejaksaan
Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)
Pusat Kajian Perlindungan Anak UI
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
Mitra Netra
The Federal Court of Australia
The Family Court of Australia
The Attorney General's Department of Australia (AGD)
Australia Human Rights Commission
Australian Commission for Law Enforcement Integrity (ACLEI)
Judicial Commission of New South Wales
The Asia Foundation
Mitra Masyarakat Sipil, yang dikelola oleh The Asia Foundation
Indonesia Corruption Watch (ICW)
Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP)
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum APIK Jakarta (YLBH APIK Jakarta)
Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta)
Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia FH-UI (MaPPI FH UI)
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK)
Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA)
Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB)
Lembaga Bantuan Hukum APIK Makassar (LBH APIK Makassar)
Lembaga Bantuan Hukum Makassar (LBH Makassar)
Lembaga Perlindungan Anak Nusa Tenggara Barat (LPA NTB)
Lembaga Pemantau Independen - Pengadaan Barang dan Jasa Kota Makassar (LPI-PBJ Makassar)
Perhimpunan Bantuan Hukum Nusa Tenggara (PBH-NUSRA)
Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi NTB (SOMASI)
Yayasan Wali Ati (YASALTI)
Yayasan Sanggar Suara Perempuan Soe NTT (YSSP)
AIPJ juga bekerja dengan tim asistensi reformasi berikut:

LPA NTB didirikan pada tanggal 29 Maret 2002 oleh sejumlah lembaga pemerintah, swasta dan LSM Peduli Anak untuk memberi perlindungan pada anak yang ada di wilayah NTB. Visinya adalah terpenuhinya hak-hak dasar anak di Prov. NTB dengan sosialisasi tentang hak-hak anak, pemantauan terhadap pelaksanaan pemenuhan hak–hak dasar anak yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, pemeritah bekerjasama dengan instansi lain, dan advokasi terhadap institusi yang diduga melanggar pemenuhan hak-hak dasar anak.
LPA NTB bertujuan (1) terlaksananya pemberian bantuan perlindungan kepada anak agar hak-hak dasarnya dipenuhi secara optimal (2) terlaksananya pemberian dukungan kepada keluarga untuk memenuhi kebutuhan hak-hak dasar anak (3) tersosialisasinya hak- hak dasar anak melalui nilai budaya lokal demi terwujudnya perlindungan anak dan (4) terselenggaranya pengkajian perundang-undangan dan kebijakan pemerintah serta nilai kearifan budaya lokal NTB untuk kepentingan terbaik anak.
LPA NTB berperan dan berfungsi sebagai lembaga tempat pengaduan masalah-masalah anak, lembaga yang dapat memberi bantuan hukum untuk mewakili kepentingan anak tanpa kuasa dari orang tua, lembaga advokasi, lembaga jejaring untuk perwujudan hak- hak anak; lembaga kajian kebijakan dan perundang-undangan tentang anak; lembaga pendidikan dan perluasan informasi tentang hak-hak anak dan lembaga pemantau implementasi hak anak.