AIPJ is primarily working with law and justice institutions in Indonesia and Australia.
- National Development Planning Agency
- The Supreme Court
- The Judicial Commission
- The Corruption Eradication Commission
- Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP)
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK)
- Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta)
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum APIK Jakarta (YLBH APIK Jakarta)
- Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia FH-UI (MaPPI FH UI)
- Indonesia Corruption Watch (ICW)
- Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA)
- Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB)
- DFAT
- The Federal Court of Australia
- Family Court of Australia
- Judicial Commission of New South Wales
- The Asia Foundation
- Pembaruan Peradilan
- Provincial Government of Aceh
- Provincial Government of NTB
- Provincial Government of South Sulawesi
AIPJ is primarily working with national level law and justice institutions in Indonesia and Australia.
- The Supreme Court
- DFAT
- The Attorney General Office
- The Ministry of Law and Human Rights (Badan Pembinaan Hukum Nasional, BPHN)
- Kementerian Dalam Negeri RI, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil
- Kementrian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
- National Development Planning Agency
- The Judicial Commission
- The Corruption Eradication Commission
- The Prosecutorial Oversight Commission
- Women Heads of Household (PEKKA)
- Pusat Kajian Perlindungan Anak UI
- Indonesian Legal Aid Foundation (YLBHI)
- Mitra Netra
- The Federal Court of Australia
- The Family Court of Australia
- The Attorney General's Department of Australia (AGD)
- Australia Human Rights Commission
- Australian Commission for Law Enforcement Integrity (ACLEI)
- Judicial Commission of New South Wales
- The Asia Foundation
Civil Society Partners Managed by The Asia Foundation:
- Indonesia Corruption Watch (ICW)
- Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP)
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum APIK Jakarta (YLBH APIK Jakarta)
- Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta)
- Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia FH-UI (MaPPI FH UI)
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK)
- Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA)
- Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB)
- Lembaga Bantuan Hukum APIK Makassar (LBH APIK Makassar)
- Lembaga Bantuan Hukum Makassar (LBH Makassar)
- Lembaga Perlindungan Anak Nusa Tenggara Barat (LPA NTB)
- Lembaga Pemantau Independen - Pengadaan Barang dan Jasa Kota Makassar (LPI-PBJ Makassar)
- Perhimpunan Bantuan Hukum Nusa Tenggara (PBH-NUSRA)
- Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (SOMASI)
- Yayasan Wali Ati ( YASALTI)
- Yayasan Sanggar Suara Perempuan Soe NTT (YSSP)
AIPJ also works with the following Reform Assistance teams:
Yayasan Sanggar Suara Perempuan-SoE NTT (YSSP) adalah organisasi masyarakat sipil di Soe, NTT, dengan misi lembaga: (1) mewujudkan pendampingan dan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan secara terpadu dan prima yang di dukung oleh sarana prasarana yang memadai sesuai dengan kebutuhan korban; (2) meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kesadaran perempuan laki-laki tentang isu hak asasi manusia, kesehatan reproduksi, kekerasan terhadap perempuan dan gender agar perempuan memiliki akses dan kontrol terhadap berbagai program pembangunan dan posisi strategis baik dalam lembaga formal maupun non formal; (3) mengembangkan dan mempromosikan pangan lokal menjadi komoditas unggulan sebagai salah satu upaya peningkatan pendapatan masyarakat dampingan melalui berbagai usaha tani dan usaha produktif lainnya dengan bermitra pada pihak lain; (4) memperjuangkan adanya komitmen pemerintah, swasta dan LSM serta semua pihak untuk memiliki kepedulian terhadap masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk buruh migran dalam melakukan perubahan dan pembuatan kebijakan yang tidak diskriminatif serta melestarikan nilai-nilai budaya yang berpihak pada keadilan gender dalam rangka mengimbangi budaya luar yang merugikan masyarakat dan (5) meningkatkan kapasitas staf terkait dengan bidang-bidang yang digeluti SSP dan merekrut staf yang sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahlian yang dibutuhkan oleh lembaga serta mengupayakan peluang- peluang kemitraan dengan pihak pemerintah, swasta, INGO, NGO dan pihak lainnya yang tidak mengikat termasuk fundraising mandiri lembaga demi mendukung tersedianya sarana-prasarana yang memadai untuk melaksanakan pelayanan yang optimal dan berkelanjutan.
Tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi adalah meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka terwujudnya pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. YSSP berfungsi bebagai pusat komunikasi dan informasi Gender, kesehatan reproduksi, kekerasan terhadap perempuan dan HAM. YSSP bertujuan peningkatan kapasitas sumber daya perempuan, dan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan dalam rangka peningkatan ekonomi rakyat yang adil gender.