Memenuhi Kebutuhan Masyarakat akan Informasi Putusan Pengadilan

"Transparansi akan meningkatkan kepercayaan dan memperbaiki persepsi masyarakat mengenai tata kelola pengadilan yang bersih," ungkap Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Mataram, H. Fachrul Rozie saat membuka pelatihan pengunggahan data putusan pengadilan di Mataram, pada tanggal 6-8 Mei 2013 lalu. "Lengkapnya data putusan yang mudah diakses masyarakat sangat penting untuk membangun citra pengadilan yang transparan," lanjutnya. Bersama Asep Nursobah dari Tim Kepaniteraan MA dan Yunani Abiyoso, Mia Mentari, serta Haemiwan Fathoni dari Tim Asistensi Pembaruan (JRTO), AIPJ mendukung pelatihan kepada para panitera sekretaris dan operator website dari 24 pengadilan di NTB dan NTT. Pelatihan tersebut dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas peserta dalam mengunggah berkas putusan pengadilan keDirektori Putusan MA di http://putusan.mahkamahagung. go.id.

Sistem pengumpulan data putusan dari seluruh pengadilan di Indonesia telah dimulai sejak awal 2009 namun belum dilakukan secara maksimal oleh semua pengadilan di Indonesia. Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kepaniteraan MA pada Desember 2012 hingga Maret 2013 memperlihatkan rendahnya jumlah berkas putusan yang terunggah. Pengadilan di NTT dan NTB, contohnya, hanya berhasil menggunggah 631 berkas - 2,38% dari jumlah keseluruhan berkas yang telah diunggah secara nasional. Bahkan, dari total 24 pengadilan di sana, ada 4 yang belum pernah memasukkan data sama sekali. Sebagai respon atas kondisi tersebut, akhirnya dilakukanlah pelatihan ini di beberapa daerah. Selama 2 (dua) hari pelatihan di Mataram, para peserta berhasil mengunggah 664 putusan. Ketika ditilik di Direktori Putusan pada Juni 2013, pengadilan-pengadilan tersebut telah mengunggah sebanyak 3.060 putusan. Artinya hanya 1 bulan setelah mengikuti pelatihan, kinerja pengadilan-pengadilan tersebut meningkat hampir lima kali lipat dibanding data evaluasi awal.

Selain berguna untuk kepentingan transparansi pengadilan, Direktori Putusan tersebut juga akan bermanfaat bagi masyarakat pencari keadilan, sebab informasi putusan atas perkaranya bisa didapatkan lebih mudah. Selain itu, jika hakim mudah mengakses dan merujuk putusan yang mirip dengan kasus yang sedang dihadapi, maka konsistensi putusan pengadilan bisa didorong lebih kuat. Bagi masyarakat hukum, pengambil kebijakan, praktisi, akademisi, dan mahasiswa hukum, data ini menjadi sumber pengetahuan yang kaya. Setiap putusan dapat dipelajari, dibandingkan, dan dianalisis untuk mengetahui bagaimana hukum diterapkan pada perkara konkrit. Tentu saja ke depannya sistem data seperti ini akan semakin mendorong terjadinya diskursus hukum yang argumentatif dan bertanggungjawab di masyarakat.

Bagi MA sendiri, direktori ini juga digunakan untuk mempercepat penyelesaian perkara. Dengan adanya Direktori Putusan, Pihak MA tidak perlu lagi mengetik ulang informasi yang termuat dalam berkas putusan pengadilan tingkat bawah - yang sebelumnya merupakan salah satu penyebab utama lamanya proses penyelesaian perkara di MA.

Menyusul Mataram, pelatihan serupa diadakan pula di Makassar pada 24-25 Juni dan di Medan pada 15-17 Juli 2013, sehingga secara keseluruhan telah terlatih sebanyak 170 orang operator dan panitera sekretaris dari 85 pengadilan di 7 provinsi (NTT, NTB, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Sumatra Utara). Selama pelatihan berlangsung, para peserta berhasil menggunggah ribuan putusan. Sebuah prestasi yang harus dihargai karena hal ini tidak boleh sekedar dilihat sebagai angka-angka. Di balik angka tersebut, terdapat kerja keras dan komitmen dari para peserta untuk memperjuangkan perubahan besar: dari bekerja secara manual dan tertutup menjadi lebih modern dan terbuka demi pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat.