- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
-
Kekuatan Perempuan dan Inspirasi Perubahan - Tentang Gerakan Saya Perempuan Antikorupsi (SPAK)
Kekuatan Perempuan dan Inspirasi Perubahan - latar belakang dan capaian SPAK
-
Kolaborasi Cek Sekolah-Ku dengan SPAK (Saya, Perempuan Anti Korupsi)
Cek Sekolah-Ku adalah konsep gerakan sosial untuk mengawasi pelayanan publik yang berbasis pada kekuatan komunitas-komunitas yang terkait dengan tata kelola sekolah. “Saya, Perempuan Anti Korupsi” ini juga satu model gerakan sosial anti korupsi yang berbasis pada kekuatan kelompok-kelompok perempuan di Indonesia. Dengan jumlah agen atau anggotanya yang puluhan ribu, saya…
-
Bab 1 : Pendahuluan
-
Effective advocacy led by disabled people organisations
-
Promoting and supporting leadership by people with disability
-
Evaluation summary promoting and protecting the rights of people with disability in indonesia
Evaluation summary promoting and protecting the rights of people with disability in indonesia
-
Gerakan SPAK (Saya Perempuan Anti Korupsi) 2015
Gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi, adalah sebuah gerakan sosial pencegahan korupsi yang dimulai dari perempuan. Gerakan ini sudah memiliki Agen sebanyak 499 orang yang tersebar di 15 Provinsi di Indonesia.
-
Saya Perempuan Antikorupsi - Ucapan selamat ultah ke-2 dan Pesan Ibu Risma
Ucapan selamat ulang tahun kedua dari Ibu Risma untuk gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi
-
AKU MAU
AKU MAU kata sederhana yang membawa RA Kartini mewujudkan mimpinya
-
Road To Dignity
This short film pictures how communities obtain legal access through legal clinics and integrated mobile services.
-
Building anti corruption values among children in Makassar
A thousand children from 62 primary schools in South Sulawesi played the newly launched anti corruption board game: Semai (Sembilan Nilai or Nine Anti Corruption Values). The event was held in Makassar on 18 August 2015 and was recorded by the Indonesian Record Museum. What a fun way to spread…
-
ONLINE PSA PERAYAAN ANAK
-
Video Grand Launching
-
Video Teaser
-
Anggota PKK Diberikan Penyuluhan Antikorupsi
200 participants joined “Saya, Perempuan Anti Korupsi!” seminar on 21 October 2015 in Jakarta. They came from 5 areas including Kepulauan Seribu. Each areas were represented by the wife of mayor, the wife of regents/districts head and member of PKK. Interesting anti corruption follow up activities were brought up by…
-
Tutorial Mengurus Akta Kelahiran
Mudahnya mengurus Akta Kelahiran
-
Perempuan Lawan Korupsi (part 1)
Sebagai istri dan sebagai ibu, perempuan adalah tokoh sentral dalam keluarga yang memberi andil sangat besar terhadap arah perkembangan suami maupun anak-anak. Hal ini menjadi perhatian bagi KPK dan AIPJ (Australia Indonesia Partnership for Justice). AIPJ adalah salah satu program DFAT untuk
-
Perempuan Lawan Korupsi (part 2)
Sebagai istri dan sebagai ibu, perempuan adalah tokoh sentral dalam keluarga yang memberi andil sangat besar terhadap arah perkembangan suami maupun anak-anak. Hal ini menjadi perhatian bagi KPK dan AIPJ (Australia Indonesia Partnership for Justice). AIPJ adalah salah satu program DFAT untuk
-
Perempuan Lawan Korupsi (part 3)
Sebagai istri dan sebagai ibu, perempuan adalah tokoh sentral dalam keluarga yang memberi andil sangat besar terhadap arah perkembangan suami maupun anak-anak. Hal ini menjadi perhatian bagi KPK dan AIPJ (Australia Indonesia Partnership for Justice). AIPJ adalah salah satu program DFAT untuk
-
Satu Tahun SPAK: 21 April 2015
Gerakan Saya, Perempuan Anti Korupsi (SPAK) yang diluncurkan pada tanggal 22 April 2014 - dalam satu tahun telah menghasilkan lebih dari 200 Agen yang tersebar di 13 Provinsi. Para Agen SPAK telah memberikan pendidikan anti korupsi pada lebih dari 20,000 orang.
-
PEKKA Director Nani Zulminarni receiving Kick Andy Young Heroes Award 2015
PEKKA Director Nani Zulminarni receiving Kick Andy Young Heroes Award 2015, 7 March 2015. PEKKA is one of AIPJ’s main partner in implementing legal identity and family law issues.
-
Training Saya Perempuan Anti Korupsi
Puluhan perempuan dari berbagai daerah wilayah Indonesia Timur seperti Manado, Ambon, dan Papua mengikuti Training For Trainers (TOT) yang merupakan gerakan “Saya Perempuan Anti Korupsi” (SPAK), Kamis (5/3). Para perempuan ini berikrar anti korupsi dengan menempelkan kain bergambar tangan mereka. Hal ini dilakukan karena perempuan dianggap mempunyai pengaruh penting dalam…
-
109 Kader PKK Dilatih
Ratusan penduduk Solo berpartisipasi dalam Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga / PKK) Pelatihan catatan sipil. Pelatihan ini diprakarsai oleh Depdagri dalam kemitraan dengan PUSKAPA UI, AIPJ, PKK dan Dispendukcapil Kota Surakarta. Kepala National PKK, Erni Guntarti resmi membuka pelatihan. 109 peserta dari PKK di desa (kelurahan) dan tingkat kecamatan,…
-
Legal Integrated Services in Kuala, Langkat
Video ini menggambarkan proses pelayanan terpadu di Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Prov Aceh tentang proses mendapatkan akta dan legalitas di Indonesia. Kegiatan ini dilakukan oleh AIPJ dan mitranya di sejumlah daerah di Indonesia
-
Video tentang kasus Tilang
Video ini menggambarkan hasil penelitian tentang penanganan perkara tilang di Indonesia. Penelitian ini dilakukan oleh AIPJ dan mitranya di sejumlah pengadilan negeri dan pengadilan tinggi.
-
Saya Perempuan Anti Korupsi
Pada 21 Juli 2014 beberapa staf AIPJ bersama rekan kuliah mereka mengadakan sesi permainan arisan Anti Korupsi. “Kita seringkali tidak sadar kalo sudah melakukan tindakan korupsi,” kata Ika, salah satu peserta. Maka dari itu, kegiatan kampanye ‘Saya Perempuan Anti Korupsi’ seperti ini sangat penting.
-
Suara Sang Pencari Keadilan
Selama beberapa bulan pada tahun 2013-2014, SIGAB - salah satu mitra AIPJ, memberi pendampingan kepada seorang wanita tuna rungu yang menerima perlakuan pelecehan seksual oleh gurunya. Video ini menceritakan bagaimana pengadilan berhasil menjatuhkan hukuman bagi pelaku dan proses yang dilakukan untuk memfasilitasi kebutuhan khusus korban.
-
10 tahun Kerja Sama antara Lembaga Peradilan Australia dan Indonesia
The video presents the partnership between Indonesia's Supreme Court with Federal Court of Australia and Family Court of Australia in the past decade.
-
Kenali Hukum Jauhkan Hukuman
This video shows the main duty and role of the Attorney General Office. One of them is to teach people about the law, through the Information Unit's work.
-
Buku dan Video: Saya Perempuan Anti Korupsi
Buku ini merupakan salah satu bagian dari seperangkat alat bantu pendidikan anti-korupsi. Selain buku ini, masih ada video tutorial dan permainan Arisan Anti Korupsi. Kesemuanya diperuntukkan untuk kita memahami, mendalami korupsi dan menyebarluaskan pengetahuan ini kepada orang-orang yang kita sayangi. Informasi lebih lengkap: http://acch.kpk.go.id/en/buku-saya-perempuan-anti-korupsi
Mencegah Bias Gender dan Diskriminasi Bagi Perempuan Dalam Peradilan
Dalam rangkaian kegiatan Pertemuan Hakim Perempuan Indonesia di Jakarta, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) dan Mahkamah Agung RI menyelenggarakan seminar Penegakan Hukum Terhadap Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum sekaligus peluncuran buku pedoman pada 20 Januari 2018.
Buku Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum merupakan bagian dari materi pendukung Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum guna mendorong dan memastikan setiap hakim yang menangani perkara perempuan berhadapan dengan hukum memiliki perspektif dan sensitivitas gender. Perma ini merupakan inisiatif Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI sejak 2016 di mana proses perumusan teknis pedoman juga didukung oleh Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2).
“Mengapa perempuan memiliki Perma khusus? Kerentanan perempuan, baik sebagai saksi, korban, dan pelaku, membutuhkan peran hakim yang mampu memberikan keadilan dan kepastian hukum, tidak diskriminatif, serta menghargai azas dan martabat manusia,” ucap Ibu YM. Sri Mur Wahyuni, Hakim Agung, Mahkamah Agung RI dalam kata sambutan sebagai Ketua Panitia.
Hukum juga merupakan alat pembaruan sosial yang berkontribusi untuk mendorong perspektif gender dalam upaya memastikan perempuan memperoleh akses keadilan yang setara. Proses hukum yang non-diskriminatif sangat penting mengingat penanganan kasus perempuan berhadapan dengan hukum terjadi di banyak perkara, baik pidana, perdata, korupsi, narkotika, transnasional termasuk perdagangan orang.
Terkait kondisi ini, Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. H.M Hatta Ali S.H., M.H., dalam pidato utama mengingatkan hakim untuk berhati-hati agar tidak menyudutkan atau menyalahkan perempuan dalam semua tahapan proses peradilan. “Hakim harus mempertimbangkan dampak relasi kuasa antara perempuan sebagai korban dengan pelaku laki-laki. Juga penting berpegang pada prinsip keadilan restoratif yang mengedepankan upaya hukum yang memulihkan, baik fisik, psikis, dan ekonomi korban. Bukan hanya mengoreksi pelanggaran,” tutur beliau.
Usai peluncuran buku pedoman, para peserta mengikuti sesi panel diskusi dengan pembicara Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti; Menteri Luar Negeri, Retno P.Marsudi dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Sebagai langkah diseminasi buku pedoman secara lebih luas, Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) akan menjalankan rangkaian diskusi publik dalam waktu dekat.
