Capaian Program: Januari-Juni 2013

Visit of the UN Special Rapporteur for Disabilities influenced coordination between DPOs.

Pencapaian mitra kunci yang telah dikontribusikan AIPJ selama masa tersebut mencakup:

1. Akreditasi dan verifikasi 310 organisasi bantuan hukum secara nasional untuk memperluas jumlah penerima bantuan hukum dari Negara di luar pengadilan melalui layanan pos bakum untuk pertama kalinya di Indonesia;

2. Mitra DPO (Organisasi Penyandang Disabilitas) AIPJ di tingkat nasional, SIGAB, membantu seorang perempuan penyandang disabilitas yang mengalami pelecehan seksual melalui investigasi, penuntutan dan proses peradilan yang berujung pada dijatuhkannya hukuman 8 tahun penjara kepada si pelaku;

3. Memo Kesepahaman (MoU) yang ditandatangani oleh Pengadilan Agama dan Kementrian Agama tentang bagaimana cara menyediakan legalisasi pernikahan terintegrasi di hari yang sama serta layanan akta nikah, khususnya di tingkat desa;

4. Mengunggah 1708 keputusan di pengadilan provinsi selama sesi pelatihan kerja (dari zero base yang sebelumnya);

5. Kejaksaan Agung berkomitmen untuk melakukan kampanye penjangkauan masyarakat dan pengembangan kebijakan berbasis bukti serta mengumpulkan sumber daya berbasis analisis kantor kejaksaan yang ideal;

6. Hakim Agung mulai merestrukturisasi Mahkamah Agung untuk mempromosikan spesialisasi hakim yang lebih tajam serta akuntabilitas keputusan majelis, serta menempatkan kembali para pejabat pengadilan sesuai dengan beban kerja;

7. Panel Tingkat Tinggi (yang diketuai bersama oleh Presiden RI)  akhirnya memasukkan identitas hukum sebagai Millennium Development Goal yang baru setelah diadvokasi oleh tim identitas hukum;

8. Kunjungan Pelapor Khusus PBB untuk Disabilitas, yang didukung oleh AIPJ, mempengaruhi koordinasi antara Organisasi Penyandang Disabilitas (DPO) dan menarik perhatian media dan politik terhadap hak-hak penyandang disabilitas, termasuk dari Gubernur DKI Jakarta;

9. Konferensi Kemitraan AIPJ di bulan April mencakup presentasi oleh organisasi-organisasi mitra Indonesia untuk kegiatan-kegiatan terkait masing-masing tujuan program AIPJ, dan membantu para mitra memahami agenda Perwujudan Hak AIPJ. Para mitra kini semakin yakin untuk menggunakan dukungan AIPJ untuk mencapai prioritas mereka;

10. Organisasi Masyarakat Sipil (CSO) serta mitra-mitra Organisasi Penyandang Disabilitas (DPO) di tingkat nasional dan provinsi dipilih oleh The Asia Foundation dan tim program AIPJ;

11. Penelitian dasar (baseline research) untuk identitas hukum dilaksanakan di lima provinsi; dan

12. Mulai aktifnya Kantor NTB, serta akan mulai diaktifkannya Kantor NTT dan Sulawesi Selatan pada bulan Agustus.