AIPJ mendukung implementasi sistem bantuan hukum yang pertama kalinya didanai oleh negara. Sistem ini diluncurkan oleh Presiden Yudhoyono pada Juli 2013 di Istana Negara, dan 310 organisasi bantuan hukum telah terakreditasi untuk memberikan layanan baru ini.

AIPJ bermitra dengan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (BPHN) untuk mengembangkan sistem dan prosedur pengelolaan dana tersebut. Tahun 2013 kami mendukung proses akreditasi dengan mengunjungi lebih dari 375 organisasi untuk menguji kelayakan mereka.

Di tahun 2014, kegiatan difokuskan pada pelatihan para pengacara yang akan memberikan layanan bantuan hukum, peningkatan kesadaran masyarakat yang akan menggunakan layanan ini. Juga memperkuat sistem pemerintahan terutama untuk memastikan kerja sama berkesinambungan antara BPHN dengan institusi lain.